Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. ANT/Adam Bariq.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. ANT/Adam Bariq.

KPK Jerat Distributor Mobil Mewah

Nasional pajak
M Sholahadhin Azhar • 15 Agustus 2019 19:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan suap restitusi pajak oleh PT WAE, perusahaan penanam modal asing (PMA) distributor mobil mewah merek Jaguar, Land Rover, Bentley, dan Mazda. Lembaga Antirasuah menyeret oknum di jajaran Kementerian Keuangan dalam kasus ini.
 
"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantor KPK, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Mereka adalah Komisaris PT WAE Darwin Maspolim yang diduga memberi suap. Sedangkan empat orang yang diduga menerima suap di antaranya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Kanwil Jakarta Khusus Yul Dirga, Kanwil Jakarta Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Hadi Sutrisno.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu ada Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE, Jumari dan Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE, M Naim Fahmi.
 
Baca: KPK Bakal Umumkan Tersangka Kasus Restitusi Pajak
 
"Tersangka DM pemilik saham PT. WAE diduga memberi suap sebesar Rp1,8 miliar untuk YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar," kata Saut.
 
Darwin sebagai pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Sementara empat orang lain selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif