Sidang Perdana Kasus BLBI Digelar 14 Mei
Syafruddin Arsyad Temenggung. Foto: Medcom.id/Juven Martu Sitompul.
Jakarta: Sidang perdana kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) segera digelar Senin, 14 Mei 2018. Sidang bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
"Sidang perdana akan digelar Senin, 14 Mei 2018," kata Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Sunarso saat dikonfirmasi, Jumat, 4 Mei 2018.
 
Menurut Sunarso, majelis hakim untuk sidang dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung sudah dibentuk. Sidang akan dipimpin Ketua Pengadilan Tipikor Hakim Yanto.
 
Selain itu, sidang beranggotakan empat hakim lainnya. Mereka adalah Diah Siti Basariah, Sunarso, Anwar, dan Ugo. Sedangkan, panitera pengganti yakni Zuherna dan Agus Wawan.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menyerahkan berkas perkara atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung.
 
Berkas yang dilimpahkan ke PN Tipikor teregistrasi dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan nomor pelimpahan berkas b/210/tut.01.10/24/05/2018.
 
Berkas itu meliputi berita acara keterangan 83 saksi, tiga ahli, dan beberapa bukti lain.
 
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Sebelumnya, Syafruddin mengatakan, penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) disebut tidak menyalahi aturan. Alasannya, penerbitan SKL BDNI telah disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).
 
Ia menyebut, persetujuan KKSK merujuk pada keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Surat tersebut berisi tentang persetujuan pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada BDNI.
 
Saat itu, lanjut Syafruddin, ketua KKSK adalah Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
 
Dia menjelaskan, salah satu kewenangan KKSK adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kewenangan KKSK diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Megawati.
 
Syafruddin membantah keputusannya menerbitkan SKL BLBI kepada BDNI merugikan negara. Bahkan, dia menepis tudingan yang menyebut kalau dirinya mendapat imbalan atas penerbitan SKL untuk BDNI tersebut.
 
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Syafruddin sempat mengajukan praperadilan, tapi gugatannya ditolak.

Baca: Penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim Perintah Dorodjatun

Syafruddin, diduga kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang mengakibatkan kerugian negara.
 
Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






(FZN)