Boediono Beberkan Alasan Megawati Terbitkan Inpres untuk SKL BLBI

Damar Iradat 19 Juli 2018 18:12 WIB
kasus blbi
Boediono Beberkan Alasan Megawati Terbitkan Inpres untuk SKL BLBI
Menteri Keuangan periode 2001-2004, Boediono saat bersaksi di PN Tipikor - ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Menteri Keuangan periode 2001-2004, Boediono, menyebut penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak bermasalah. Hal itu dinilai wajar untuk menghadapi situasi saat itu.

Boediono siang tadi bersaksi dalam sidang perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dia mengatakan, Inpres yang diterbitkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri itu merupakan respons pemerintah atas situasi ekonomi.

"Keputusan Presiden itu merespons situasi saat itu yang terjadi kemandekan ekonomi dan kemandekan penyelesaian kewajiban pemegang saham," ujar Boediono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018.


Ia menjelaskan, saat itu, perjanjian Master of Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) tidak berjalan lancar. Padahal, MSAA merupakan perjanjian BLBI dengan jaminan aset para obligor.

Menurut dia, penyelesaian utang BLBI itu diakibatkan para obligor merasa tidak ada kepastian hukum. Mereka, menurut mantan Wakil Presiden itu, khawatir tetap dipersoalkan secara hukum, meski telah memenuhi kewajibannya sebagai obligor.

"Jadi pertimbangannya hanya bahwa kepastian hukum bagi mereka itu kurang. Saya kira itu (Inpres) adalah respons terhadap keadaan," jelas dia. 

(Baca juga: Penerbitan SKL BLBI Sempat Dibahas di Rumah Megawati)

Kendati begitu, Boediono menyatakan, keluarnya Inpres bukan berarti obligor langsung mendapatkan SKL. Penerbitan SKL kepada obligor harus memenuhi semua persyaratan perjanjian dan termasuk pemenuhan kewajiban.

Penerbitan Inpres tersebut sebelumnya menjadi polemik. Musababnya, Inpres itu mendasari keluarnya SKL oleh BPPN kepada sejumlah obligor BLBI, termasuk kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim itu diduga berbau amis. Sebab, atas penerbitan SKL itu, negara diduga merugi hingga Rp4,58 triliun.

SKL untuk Sjamsul saat itu dikeluarkan oleh Syafruddin selaku Kepala BPPN. Ia dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala BPPN, padahal, Sjamsul Nursalim selaku obligor belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id