Masa Tahanan Anggota DPRD Sumut Diperpanjang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Medcom.id/Fachri)
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Musdalifah (MDH), terkait kasus dugaan korupsi DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Selama 30 hari sejak tanggal 25 November hingga 24 Desember 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 15 November 2018.

KPK pada 3 April 2018, telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019. 


Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Baca: Tiga Anggota DPRD Sumut Segera Diadili

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. 

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015 KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik.

Para tersangka diduga menerima fee masing-masing antara Rp300 juta sampai dengan Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho.

Atas perbuatannya, 38 tersangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id