Presiden Joko Widodo membuka INACRAFT 2019 di JCC Senayan, Rabu, 24 April 2019. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta.
Presiden Joko Widodo membuka INACRAFT 2019 di JCC Senayan, Rabu, 24 April 2019. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta.

Presiden Serahkan Kasus Dirut PLN ke KPK

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Dheri Agriesta • 24 April 2019 12:57
Jakarta: Presiden Joko Widodo enggan mencampuri kasus hukum Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Bos PLN itu baru saja ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Memberikan kewenangan ke KPK untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang ada, terutama dalam hal ini korupsi," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu, 24 April 2019.
 
Keterlibatan Sofyan di kasus suap berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Dia memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos BlackGold Natural Recourses (BNR) Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga terjadi beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes Kotjo. Namun, ketiganya tak selalu lengkap menghadiri pertemuan.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Pasalnya, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Saat itu, sejatinya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk RUPTL PLN.
 
Baca: Keponakan Eni Saragih Diperiksa untuk Sofyan Basir
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu direktur PT PLN merealisasikan ower purchase agreement (PPA) antara PLN dengan BNR dan China Huadian Engineering Company (CHEC).
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif