Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Keponakan Eni Saragih Diperiksa untuk Sofyan Basir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 24 April 2019 12:25
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memulai penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I yang menjerat Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir. Penyidikan dimulai dengan mengagendakan pemeriksaan tenaga ahli DPR, Tahta Maharaya.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
 
Nama Tahta bukan pertama kali muncul dalam kasus PLTU Riau-I. ‎Tahta merupakan Keponakan mantan wakil ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih selaku terpidana dalam kasus ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam persidangan, Tahta mengaku pernah diperintah Eni membawa uang Rp7,63 miliar ke Temanggung. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk kepentingan Pilkada suami Eni, Muhammad Al Khadziq.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirim surat pada PT. PLN (Persero) Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
(Baca juga:Penetapan Sofyan Sebagai Tersangka Bisa Menyeret Dirut Pertamina)
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes Kotjo. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(Baca juga:Rincian Pertemuan Sofyan Basir, Eni dan Johannes)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif