Bupati Kudus, Jateng, Muhammad Tamzil, masuk ke dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan kasus jual beli jabatan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah
Bupati Kudus, Jateng, Muhammad Tamzil, masuk ke dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan kasus jual beli jabatan di Gedung KPK, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah

Praperadilan Bupati Kudus Diputus Hari Ini

Nasional gratifikasi praperadilan
Fachri Audhia Hafiez • 01 Oktober 2019 09:10
Jakarta: Praperadilan Bupati Kudus nonaktif, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil, diputus hari ini. Ia menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penangkapannya yang dinilai tak sesuai standar.
 
Kuasa hukum Tamzil, Aristo Seda, menyerahkan putusan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Ia berharap para pengadil memutus perkara ini seadil-adilnya.
 
"Semoga hakim diberikan kebeningan budi untuk memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana," kata Aristo, Selasa, 1 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sidang putusan praperadilan Tamzil akan dipimpin hakim tunggal Sudjarwanto. Perkara nomor 106/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL itu rencananya akan digelar pukul 09.30 WIB.
 
Dalam perjalanan perkaranya, KPK selaku pihak termohon telah menyerahkan 45 bukti. Salah satunya, bukti penerimaan uang yang diteken staf khusus Bupati, Agus Soeranto. Lembaga Antirasuah meyakini penetapan tersangka Tamzil sesuai prosedur.
 
KPK menetapkan Tamzil tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. KPK juga menetapkan dua pejabat di lingkungan Pemkab Kudus sebagai tersangka, yakni staf khusus Bupati Kudus Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan.
 
Tamzil diduga menerima suap Rp250 juta dari Akhmad Sofyan melalui Agus Soeranto. Uang diberikan agar Tamzil memuluskan proses pengangkatan jabatan Sofyan.
 
Tamzil dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sofyan sebagai pemberi suap disangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Tamzil pernah terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasaran pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Kasus ini digarap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus pada September 2014.
 
Saat perkara itu bergulir, Tamzil masih menjabat sebagai staf di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah. Tamzil korupsi bersama mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kudus Ruslin dan Direktur PT Ghani and Son, Abdul Ghani.
 
Pada Februari 2016, Tamzil divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Dia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif