Mayjen (purn) Kivlan Zen (tengah) memberi hormat saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Foto: MI/Bary Fathahilah
Mayjen (purn) Kivlan Zen (tengah) memberi hormat saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Foto: MI/Bary Fathahilah

Kivlan Zen (Bukan) Veteran Perang

Nasional kasus makar Demo Massa Penolak Pemilu
Wandi Yusuf, Candra Yuri Nuralam • 13 Juni 2019 12:22
Jakarta: Empat jejak perjuangan Kivlan Zen membela kedaulatan Indonesia tak cukup mendapuk dirinya sebagai veteran perang. Status sebagai veteran perang menjadi genting saat ini karena Kivlan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhnan empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ingin negara membantunya.
 
Tercatat, Kivlan pernah berjuang menegakkan kedaulatan Indonesia di Irian Jaya--saat ini Papua--pada 1972 hingga 1983. Ia juga berjuang untuk NKRI di Timor Timur (sekarang sudah menjadi negara Timor Leste) pada 1985 hingga 1988.
 
Jenderal purnawirawan bintang tiga ini juga punya jejak perjuangan di Filipina saat bertugas menjadi tentara perdamaian di Filipina Selatan pada 1995 hingga 1996. Terakhir, walaupun berstatus purnawirawan, Kivlan masih berjuang menjadi negosiator dalam pembebasan 18 warga negara Indonesia dari penyanderaan kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina pada 2016.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Atas segala perjuangannya itu, melalui kuasa hukumnya, Kivlan lantas memohon bantuan hukum kepada Kementerian Pertahanan. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menolaknya. Rekan seperjuangan semasa bertugas di TNI itu pun menyatakan bahwa penerima tanda jasa Bintang Yudha Dharma Nararya ini bukan veteran perang.
 
"Kementerian Pertahanan tak berhak memberikan bantuan hukum kepada purnawirawan yang berstatus bukan veteran perang," kata Ryamizard di kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juni 2019. .
 
Status veteran perang
 
Status veteran perang sudah didefinisikan di dalam UU No 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Di Pasal 1 ayat 1 bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Di ayat 2 hingga ayat 5 diperinci lagi bahwa veteran perang terbagi atas empat, yakni Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Republik Indonesia.
 
Baca: Menhan: Kivlan Zen Bukan Purnawirawan Veteran Perang
 
Merujuk pada empat kategori itu, perjuangan yang sudah dilakukan Kivlan ternyata tak bisa disebut sebagai veteran. Berikut penjelasannya:
 
1. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
 
Di Pasal 1 ayat 2 UU Veteran disebutkan Veteran di kategori ini adalah warga negara Indonesia yang berjuang di masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Adapun Kivlan baru berjuang untuk penegakan kedaulatan Indonesia di Irian Jaya, saat ini Papua, pada 1972 hingga 1983.
 
2. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia
 
Di Pasal 1 ayat 3 UU Veteran disebutkan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah 27 Desember 1949.
 
Kivlan memang bisa dikategorikan veteran pejuang setelah 1949, tapi UU mensyaratkan jika kategori ini harus pula disematkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Dalam kasus ini, belum jelas apakah Kivlan sudah mendapat tanda kehormatan itu atau belum.
 
Baca:Motif Dugaan Pembunuhan Berencana Kivlan Zen Diselidiki
 
3. Veteran Perdamaian Republik Indonesia
 
Di Pasal 1 ayat 4 UU Veteran disebutkan Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia. Jelas, Kivlan tak termasuk untuk kategori ini karena dia tak pernah turut serta dalam misi perdamaian PBB.
 
4. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
 
Di Pasal 1 ayat 5 UU Veteran disebutkan Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Kivlan pun belum masuk kategori ini.
 
Masih ragu
 
Kivlan sebenarnya amat mungkin dikategorikan sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, belum diketahui apakah Kivlan telah mendapat Tanda Kehormatan Veteran dari pemerintah. Agaknya, hal ini yang membuat Ryamizard juga sedikit ragu menolak permohonan bantuan hukum eks koleganya itu.
 
Keraguan ini tecermin saat Ryamizard menyatakan akan berkonsultasi dengan jajaran Biro Hukum Kementerian Pertahanan. Ia ingin menelaah dengan pasti tujuan surat tersebut. Meski Kivlan berstatus tersangka, Menhan tetap beriktikad baik dengan menerima suratnya.
 
"Saya akan panggil karo hukum (kepala biro hukum) saya. Ini bagaimana, kalau bagus, iya (diberi bantuan hukum), kalau enggak ya tidak," kata Ryamizard.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif