Sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa Romahurmuziy atau Romi. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa Romahurmuziy atau Romi. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Romahurmuziy Sebut KPK Mengerdilkan PPP

Nasional jual beli jabatan pns OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 23 September 2019 15:07
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), M Romahurmuziy (Romi), menyebut penangkapannya membuat perolehan suara PPP saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melorot. Apalagi, penangkapan dilakukan menjelang pemilu.
 
"Hal naif kalau KPK tidak menyadari agenda penegakan hukum yang dilakukan hanya sebulan sebelum pemilu kepada seseorang ketua umum partai politik pasti memiliki imbas secara politik. Kecuali memang rancangannya adalah mengerdilkan PPP, sekadar mencari sensasi, itu sukses besar," ujar Romi saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.
 
Menurut dia, peristiwa ini tak hanya sekali dialami PPP. Mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menjelang Pemilu 2014.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Romi mengaku sudah menitip pesan kepada penyelidik yang menangkapnya pada 15 Maret 2019. Eks Ketua Umum PPP itu meminta Lembaga Antirasuah bertanggung jawab atas kiprah negatif PPP di Pileg 2019.
 
"Kepada penyelidik yang memimpin operasi KPK, sudah saya katakan, kalau suara PPP nanti terjerembab pada Pileg 2019, Andalah yang paling bertanggung jawab atas berkurangnya dukungan politik legislasi yang dibutuhkan umat secara nasional," kata Romi.
 
Di sisi lain, Romi menuding KPK hanya menyapu perkara korupsi yang bernilai ratusan juta rupiah. KPK abai terhadap koruptor yang memainkan duit negara hingga triliunan rupiah.
 
Romi didakwa menerima suap Rp325 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi, Rp91,4 juta. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.
 
Suap diterima Romi secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.
 
Romi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif