Jakarta: Modus penipuan dengan menggunakan surat penyidikan palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar menyerang pejabat negara beberapa waktu ini. Surat palsu itu bahkan mencatut nama Ketua KPK Firli Bahuri.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan format surat itu berbeda dengan milik KPK. Bahkan, kop surat yang dipakai berbeda.
"Ini bukan surat KPK," tegas Ali di Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020.
Surat palsu itu juga mencatut nama tiga penyidik KPK. Salah satunya, penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Baca: Masyarakat Diminta Waspada Penipu Berkedok Direktur Penyelidikan KPK
Surat palsu itu berisi penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan alat test cepat atau rapid test melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, surat palsu itu tak jelas ditujukan untuk siapa.
Ali menegaskan surat itu hoaks. KPK tidak pernah mengeluarkan surat perintah penanganan kasus seperti yang tertulis surat tersebut.
"KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ujar Ali.
KPK meminta masyarakat melapor ke polisi jika berurusan dengan oknum yang membawa surat tersebut. KPK menyerahkan penanganan kasus surat palsu ini ke Korps Bhayangkara.
Jakarta: Modus penipuan dengan menggunakan surat penyidikan palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) beredar menyerang pejabat negara beberapa waktu ini. Surat palsu itu bahkan mencatut nama Ketua KPK Firli Bahuri.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan format surat itu berbeda dengan milik KPK. Bahkan, kop surat yang dipakai berbeda.
"Ini bukan surat KPK," tegas Ali di Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020.
Surat palsu itu juga mencatut nama tiga penyidik KPK. Salah satunya, penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Baca:
Masyarakat Diminta Waspada Penipu Berkedok Direktur Penyelidikan KPK
Surat palsu itu berisi penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan alat test cepat atau
rapid test melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, surat palsu itu tak jelas ditujukan untuk siapa.
Ali menegaskan surat itu hoaks. KPK tidak pernah mengeluarkan surat perintah penanganan kasus seperti yang tertulis surat tersebut.
"KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut," ujar Ali.
KPK meminta masyarakat melapor ke polisi jika berurusan dengan oknum yang membawa surat tersebut. KPK menyerahkan penanganan kasus surat palsu ini ke Korps Bhayangkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
