Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: ANT/Dhemas Reviyanto
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: ANT/Dhemas Reviyanto

Jaksa Agung Dicecar Soal Tuntutan Ringan Penyerang Novel

Nasional novel baswedan
Anggi Tondi Martaon • 29 Juni 2020 14:13
Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Isu yang banyak disinggung para legislator ialah tuntutan ringan terhadap terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.
 
Anggota Komisi III DPR Taufik menganggap tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) di luar nalar. "Agak aneh menurut saya," tegas Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
 
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hukum dan HAM itu menuntut Jaksa Agung menjelaskan kepada masyarakat terkait polemik itu. Jangan sampai tuntutan ringan bagi Ronny dan Rahmat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini penting buat Jaksa Agung untuk tunjukkan ke publik bahwa penegakan hukum bisa dipercaya dan kualitas dari tuntutan mumpuni," ujar dia.
 
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi. Dia membandingkan penuntutan kasus serupa yang tuntutannya lebih berat.
 
Dia mencontohkan tuntutan JPU terhadap Heriyanto, tersangka penyiraman air keras terhadap istrinya di Bengkulu. Pelaku dituntut 20 tahun penjara.
 
Politikus PKS itu menilai perbedaan antara kedua kasus tersebut sangat jomplang. Tak heran perkara ini menjadi sorotan masyarakat.
 
"Apalagi ketika jaksa menyampaikan adanya ketidaksengajaan. Melempar tidak sengaja itu tolong bahasa Indonesia seperti apa itu," kata Aboe.
 
Baca: Beda Nasib Terdakwa Penyiram Air Keras di Luar Kasus Novel
 
Dia mendesak Jaksa Agung mengungkap kejanggalan penuntutan terhadap kasus penyiraman air keras yang dialami Novel itu. Dia juga mempertanyakan apakah tuntutan sudah berdasarkan ketentuan hukum yang tepat.
 
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai tuntutan ringan yang diberikan kepada kedua pelaku penyiraman air keras telah merugikan Kejaksaan Agung. Terutama psikologis Korps Adhyaksa sebagai salah satu instansi penegakan hukum.
 
"Dengan tuntutan yang dinilai banyak elemen masyarakat yang tidak memberikan keadilan bagi Novel Baswedan akan berdampak terhadap psikologis kejaksaan menegakkan keadilan," kata Arsul.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif