Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari

Permohonan Justice Collaborator Imam Nahrawi Ditolak

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 29 Juni 2020 20:27
Jakarta: Permohonan justice collaborator (JC) Imam Nahrawi ditolak majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Syarat sebagai JC mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu tidak terpenuhi.
 
"Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.
 
Majelis menilai Imam tidak memenuhi unsur sebagai JC sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Menurut majelis tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan JC kepada politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Imam juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan politik selama empat tahun. Majelis hakim sependapat dan menganggap hukuman itu relevan untuk dipertimbangkan.
 
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok," ujar hakim Rosmina.
 
Divonis 7 tahun
 
Imam divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan. Imam juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara hasil kejahatannya senilai Rp18.154.203.882.
 
Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal yang memberatkan, perbuatan Imam bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
Baca: Imam Nahrawi Dihukum Bayar Rp18,1 Miliar
 
Sebagai pimpinan tertinggi kementerian, Imam seharusnya menjadi panutan. Kemudian selama persidangan Imam berupaya untuk menutupi perbuatannya dengan cara tidak mengakuinya.
 
"Hal yang meringankan, Imam berlaku sopan, sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya yang masih kecil dan belum pernah dihukum," ujar hakim Rosmina.
 
Imam Nahrawi dinilai terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Uang itu diserahkan kepada Imam secara bertahap.
 
Suap itu diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018.
 
Hibah tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multievent Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.
 
Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.
 
Penerimaan uang itu dilakukan sejak 2015 hingga 2018. Uang-uang tersebut tidak dilaporkan Imam sampai batas waktu 30 hari sejak diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
 
Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.
 
Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif