Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari

Imam Nahrawi Dihukum Bayar Rp18,1 Miliar

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 29 Juni 2020 20:07
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam diharuskan membayar uang pengganti kepada negara.
 
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp18.154.203.882," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020.
 
Uang tersebut mesti dibayarkan Imam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak mampu maka harta benda Imam akan disita negara untuk dilelang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bila harta benda tidak mencukupi maka dipidana penjara selama dua tahun," ujar hakim Rosmina.
 
Imam divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan. Imam Nahrawi terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Uang itu diserahkan kepada Imam secara bertahap.
 
Suap itu diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora untuk tahun kegiatan 2018.
 
Baca: Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara
 
Hibah tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multievent Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.
 
Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.
 
Penerimaan uang itu dilakukan sejak 2015 hingga 2018. Uang-uang tersebut tidak dilaporkan Imam sampai batas waktu 30 hari sejak diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 
Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.
 
Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif