Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

'Pasien' KPK Paling Banyak dari Legislator

Nasional kpk kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 25 Juni 2020 00:38
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menangani 1.152 koruptor sejak 2004 hingga 2019. Anggota DPR dan DPRD menjadi salah satu jabatan yang paling sering ditangkap, jumlahnya mencapai 257 orang.
 
"Ini kami sampaikan karena kami cinta dan kami tidak ingin ada penyelenggara birokrat kalangan swasta terlibat kasus korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam diskusi interaktif KPK dengan gubernur se-Indonesia melalui konferensi televideo, Rabu, 24 Juni 2020.
 
Selanjutnya jumlah terbanyak yang terjerat rasuah yakni dari unsur swasta sebanyak 297 orang. Kemudian aparatur sipil negara (ASN) Eselon I hingga IV 225 orang, wali kota/bupati dan wakil sejumlah 119 orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, kepala lembaga atau kementerian yang terjerat korupsi sebanyak 28 orang, hakim 22 orang, gubernur 21 orang, pengacara 12 orang, dan jaksa 10 orang. Komisioner sejumlah 7 orang, korporasi 6 orang, duta besar 4 orang, polisi 2 orang dan lain-lain 142 orang.
 
Firli membeberkan rambu-rambu untuk terhindar dari kejahatan rasuah. Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
 
"Satu tidak boleh ada persekongkolan kolusi dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua tidak boleh menerima kick back. Ketiga tidak boleh menerima penyuapan," ujar Firli.
 
Baca: MK Berat Pertimbangkan Uji Formil UU KPK
 
Lalu tidak mengandung unsur kecurangan atau maladministrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat serta tidak membiarkan terjadinya tipikor. Berikutnya menjamin tidak ada mengandung unsur gratifikasi dan tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan.
 
"Jangan ada rekanan barang dan jasa diberikan kesempatan pemenang karena kawan, sudara, kenalan. Prinsip pengadaan barang dan jasa itu dilihat dari kualitas barang, harga terbaik, dan tentu melihat dari efektif dan efisiensi," ucap Firli.
 
KPK secara tegas menindak koruptor yang mempermainkan uang negara khususnya di tengah pandemi covid-19. Lembaga antirasuah tak segan menuntut pelaku dengan hukuman mati.
 
"Kami tidak bangga menangkap, itu sedih. Tetapi kalau Pak Gubermur atau Bupati pasti akan ditindak secara tegas. Apalagi dalam keadaan situasi pandemi. Karena ini adalah perbuatan korupsi yang dilakukan dalam massa bencana," tegas Firli.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif