Ilustrasi hakim Mahkamah Konstitusi. MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi hakim Mahkamah Konstitusi. MI/Rommy Pujianto

MK Berat Pertimbangkan Uji Formil UU KPK

Nasional penganiayaan pembunuhan John Kei
Cindy • 24 Juni 2020 18:35
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menuturkan MK memiliki pertimbangan yang berat dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, KPK telah bekerja menggunakan undang-undang baru itu.
 
"Ini luar biasa berat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, karena sudah banyak tindakan KPK yang didasarkan atas undang-undang sekarang ini," ucap Suhartoyo dalam sidang uji formil UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.
 
Ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung bila MK memutuskan UU baru KPK cacat formil. Dia mencontohkan tindakan seperti upaya paksa, pemanggilan, hingga perampasan kemerdekaan tersangka (penahanan).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Penggugat Nilai Pengesahan UU Baru KPK Cacat Hukum
 
Suhartoyo mempertanyakan apakah UU KPK yang dibatalkan secara hukum juga mencabut upaya hukum tersebut.
 
"Kalau kita kaitkan akibat hukum dari sebuah undang-undang bisa dikatakan batal demi hukum. Sesungguhnya kemudian kita akan menghadapi persoalan yang cukup pelik," imbuh Suhartoyo.
 
Keresahan tersebut dijawab ahli hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widianto sebagai penggugat ahli. Menurutnya putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Sehingga, persoalan-persoalan tersebut tak akan terjadi.
 
"Setelah diputuskan baru tidak mempunyai dampak hukum ke depan, jadi tidak berlaku ke belakang," jelas Aan.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif