Fredrich Ngeyel Minta Seluruh Berkas Tuntutan Dibaca

Faisal Abdalla 31 Mei 2018 16:22 WIB
korupsi e-ktp
Fredrich <i>Ngeyel</i> Minta Seluruh Berkas Tuntutan Dibaca
Terdakwa perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP-el, Fredrich Yunadi - ANT/Muhammad Adimaja.
Jakarta: Perdebatan kembali terjadi di persidangan perkara merintangi kasus korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Fredrich Yunadi. Fredrich bersikeras meminta Jaksa KPK membacakan seluruh berkas tuntutan. 

Perdebatan bermula ketika Jaksa KPK mengatakan hanya akan membacakan isi pokok-pokok berkas tuntutan. 

"Kami keberatan Yang Mulia, kami minta wajib dibaca seluruhnya karena terus terang kebiasaan yang terjadi banyak fakta sidang dimanipulasi. Kami minta penuntut umum membacakan seluruhnya," kata Fredrich di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. 


Majelis hakim yang diketuai Syaifuddin Zuhri sempat meminta pendapat dari kedua belah pihak dan berunding terlebih dahulu. Majelis kemudian memutuskan agar berkas tuntutan dibacakan pokok-pokoknya saja seperti yang diusulkan Jaksa. 

(Baca juga: Fredrich Minta Jaksa KPK Ditahan)

Namun begitu, Fredrich masih belum puas. Ia bersikeras berkas tuntutan harus dibacakan seluruhnya. 

"JPU ini kan ada lima orang, pleidoi kami seribu halaman. Saya dan penasihat hukum sudah menulis dan akan saya bacakan semua," ujar Fredrich. 

Lagi-lagi hakim Syaifuddin Zuhri tetap pada keputusan awal. Ia meminta berkas tuntutan hanya dibacakan pokok-pokoknya. 

"Ini sudah ada praktiknya seperti itu (dibacakan pokoknya saja). Sudah ya, tidak usah diperdebatkan lagi. Dibacakan saja tuntutannya," kata Hakim Syaifuddin. 

Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Bekas kuasa hukum Novanto itu diduga memanipulasi data medis kliennya dan mengatur RS Medika Permata Hijau agar Novanto terhindar dari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Atas perbuatannya, Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

(Baca juga: Fredrich Sebut Rutan KPK Amatiran)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id