Jaksa Agung Sebut Ada Faksi di Internal KPK
Jaksa Agung M. Prasetyo/ANT/M. Agung Rajasa
Jakarta: Kehadiran faksi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menghambat pemenuhan permohonan jaksa Kejaksaan Agung. Jaksa Agung M Prasetyo menyebut salah satu faksi menginginkan penuntutan dilakukan secara mandiri oleh Lembaga Antirasuah.

"Tidak boleh pihak lain. Saya sampaikan terbuka supaya masyarakat tahu. Kalau mereka mengambil tugas penuntut umum di manapun termasuk KPK berarti yang salah Undang-undangnya," tegas Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2018.

Menurut Prasetyo, perpecahan itu persoalan serius.  Ia bakal memanggil jaksa yang bertugas di KPK untuk mengklarifikasi problem itu.


"Saya akan panggil jaksa saya. Masalah apa yang ada di sana? Jadi saya tidak mau kalau anak-anak saya di sana diperlakukan tidak semestinya," ucap dia.

Baca: Jaksa Agung Minta Internal KPK Dibenahi

Gelagat tak baik itu telah dikomunikasikan dengan Komisi Kejaksaan RI. Rencana memproses penuntutan secara mandiri dianggap menyimpang dari ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang KPK, yakni penuntut umum adalah jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung.

"Kalau bisa (penuntut bukan dari kejaksaan) silakan. Kalau (undang-undang) menghendaki seperti itu, silakan," beber Prasetyo.

Prasetyo menegaskan jaksa yang dikirim untuk KPK telah melalui pertimbangan khusus, terutama aspek prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas. Ia membantah keras Kejaksaan Agung terlibat dalam teknis penuntutan kasus di KPK.

"Meskipun Jaksa Agung adalah penuntut tertinggi, tapi KPK ini pengecualian. Mereka kan superbody, jadi penuntutan pun kami tidak mencampuri. Ketika (jaksa) tugas di KPK kami sudah mewakafkan mereka, seluruhnya menjadi lingkup pembinaan KPK sendiri," tandasnya.

Sebelumya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Lembaga Antirasuah mengusulkan revisi PP Nomor 63 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi PP 103/2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Regulasi itu menyangkut perpanjangan masa tugas jaksa yang diperbantukan di KPK.

Agustus mendatang, ada lima JPU yang sudah berdinas 10 tahun sehingga harus kembali ke Kejaksaan Agung. Total jaksa di KPK tinggal 80 orang. Namun, KPK merasa jumlah tersebut masih kurang dan meminta ditambahkan 60 jaksa.



(OJE)