Komnas HAM Diminta Proaktif Tangani Kasus HAM Masa Lalu

Muhammad Al Hasan 09 Juli 2018 21:57 WIB
kasus hamkomnas ham
Komnas HAM Diminta Proaktif Tangani Kasus HAM Masa Lalu
Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Ifdhal Kasim. Foto: MI/Pius Erlangga
Jakarta: Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di bawah rezim Joko Widodo belum menemukan titik terang. Dari catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 10 dari 13 kasus HAM berat yang ditanganinya mangkrak.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Ifdhal Kasim menilai, hal itu bukan berarti pemerintah tidak serius menangani pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, penuntasan kasus HAM masa lalu terkendala oleh sejumlah peraturan. 

Ia mengatakan, kasus HAM berat masa lalu masuk melalui jalur peraturan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Oleh karenanya, untuk mengakhirinya pun harus melalui hal yang sama.


"Permasalahannya ada masalah legalitas yang tidak bisa diterobos begitu saja, termasuk oleh presiden. Karena penyelidikan itu dijalankan berdasarkan UU No 26 Tahun 2000, maka jalan keluarnya harus menggunakan ini juga," kata Ifdhal saat ditemui di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Juli 2018.

Mantan ketua Komnas HAM itu menyatakan masih ada jalan untuk mempercepat penyelesaian kasus HAM masa lalu itu, asalkan Komnas HAM mengubah strategi. Komnas HAM dituntut lebih berani dan aktif, tidak lagi menunggu bola, tetapi harus sudah menjemput bola.

"Oleh karena itu menurut saya harus ada inisiatif yang lebih keras oleh Komnas HAM dan juga harus berani untuk memikirkan jalan keluar yang baru dari situasi stagnasi," ungkapnya.

Baca: Jokowi Diminta Mendesak Kejagung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Menurut dia, Komnas HAM tidak harus selalu menyerahkan penyelesaian kasus HAM masa lalu pada Kejaksaan Agung. Komnas HAM juga dituntut mencari inisiatif untuk menawarkan solusi seperti apa yang harus diambil oleh Kejaksaan Agung untuk menjawab kemacetan ini.

Ia menambahkan, bila memang menemui kebuntuan pasal 49 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bisa digunakan. Pasal itu mengatur soal dilakukannya rekonsiliasi.

"Apabila ada kasus masa lalu tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan maka dibuka opsi di dalam pasal 49 UU 26 Tahun 2000 melalui satu proses rekonsiliasi," ujar Ifdhal.

Sementara itu, anggota Komnas HAM periode 1993-2002 Albert Hasibuan menyatakan, yang dibutuhkan Komnas HAM sekarang adalah penguatan penyelidikan. Kekuatan itu harus terikat dengan sebuah perjanjian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

"Jadi jangan seperti sekarang setiap kali menyerahkan selalu di tolak, harus ada suatu ketentuan bilateral antara Komnas dan Kejaksaan Agung," pungkas Albert.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id