Jakarta: Koordinator Perubahan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta Dian Novita menyoroti kasus hubungan sedarah atau inses yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Ia menilai kasus itu menunjukkan budaya patriarki dan relasi kuasa masih kuat di tengah masyarakat.
Menurut dia, fenomena ini jadi salah satu faktor yang menghambat terkuaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Ia menilai masyarakat perlu segera membangun pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi ranah privat, melainkan ranah publik.
"Keluarga dan tetangga bisa melakukan intervensi di situ," kata Dian kepada Media Indonesia, Rabu, 28 Juni 2023.
Dian mengatakan keluarga dan tetangga dapat menjadi sistem pendukung bagi korban kekerasan seksual. Mereka dapat membantu melakukan intervensi, menghentikan kekerasan, dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang.
Dian pun berpesan agar tetangga turut aktif dan tidak acuh ketika merasakan ada tanda-tanda kekerasan. Seperti suara-suara kekerasan di rumah atau jika terlihat bekas kekerasan pada tubuh tetangganya.
"Ketika kekerasan seksual terjadi di suatu keluarga dan dibiarkan, berarti kejadian tersebut dinormalisasi. Hal ini malah bisa jadi dicontoh untuk pelaku lainnya melakukan hal serupa," ungkapnya.
Dian mengatakan sudah saatnya masyarakat Indonesia membiasakan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual. Hadirnya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik balik sistem hukum Indonesia yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Terlebih, telah ada banyak lembaga berbasis masyarakat yang siap mendampingi korban dalam upaya pelaporan.
"Jika seseorang mengalami kekerasan seksual, dia dijamin oleh negara untuk dilindungi ketika melaporkan kejadian tersebut. Pemahaman budaya-budaya pembiaran dan normalisasi kekerasan seperti ini harus mulai dikikis," tuturnya. (MI/Rama Sukarta)
Jakarta: Koordinator Perubahan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta Dian Novita menyoroti kasus hubungan sedarah atau inses yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Ia menilai kasus itu menunjukkan budaya patriarki dan relasi kuasa masih kuat di tengah masyarakat.
Menurut dia, fenomena ini jadi salah satu faktor yang menghambat terkuaknya kasus
kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Ia menilai masyarakat perlu segera membangun pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi ranah privat, melainkan ranah publik.
"Keluarga dan tetangga bisa melakukan intervensi di situ," kata Dian kepada Media Indonesia, Rabu, 28 Juni 2023.
Dian mengatakan keluarga dan tetangga dapat menjadi sistem pendukung bagi korban kekerasan seksual. Mereka dapat membantu melakukan intervensi, menghentikan kekerasan, dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang.
Dian pun berpesan agar tetangga turut aktif dan tidak acuh ketika merasakan ada tanda-tanda kekerasan. Seperti suara-suara kekerasan di rumah atau jika terlihat bekas kekerasan pada tubuh tetangganya.
"Ketika kekerasan seksual terjadi di suatu keluarga dan dibiarkan, berarti kejadian tersebut dinormalisasi. Hal ini malah bisa jadi dicontoh untuk pelaku lainnya melakukan hal serupa," ungkapnya.
Dian mengatakan sudah saatnya masyarakat Indonesia membiasakan untuk melaporkan kejadian
kekerasan seksual. Hadirnya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik balik sistem hukum Indonesia yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Terlebih, telah ada banyak lembaga berbasis masyarakat yang siap mendampingi korban dalam upaya pelaporan.
"Jika seseorang mengalami kekerasan seksual, dia dijamin oleh negara untuk dilindungi ketika melaporkan kejadian tersebut. Pemahaman budaya-budaya pembiaran dan normalisasi kekerasan seperti ini harus mulai dikikis," tuturnya.
(MI/Rama Sukarta) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
