Bogor: Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir terus dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, pemanggilan tersebut merupakan kesempatan bagi tersangka korupsi mengkonfirmasi dugaan rasuah.
"Kalau pun itu dia (Lukas) tidak memberikan keterangan bagi kami tentu tidak masalah, kan begitu ya. Yang rugi dia sendiri," kata juru bicara KPK Ali Fikri di Bogor, Jumat, 14 Oktober 2022.
Menurut dia, fokus KPK yakni mencari alat bukti terkait kasus korupsi Lukas Enembe. Sehingga, dapat meningkatkan akurasi pengusutan kasus.
Konsistensi KPK membidik Lukas Enembe didukung penuh. Berbagai elemen masyarakat Papua yang tergabung dalam Rakyat Papua Bersatu meminta KPK tak kendor mengusut kasus Lukas.
"Kami rakyat Papua menuntut serta mendesak KPK untuk menjalankan prosedur pemanggilan atau penangkapan paksa terhadap tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe," ujar juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay melalui keterangan tertulis.
Rakyat Papua Bersatu juga menolak pernyataan kuasa hukum Lukas Enembe terkait pemeriksaan di lapangan terbuka sebagai hukum adat. Menurut dia, tak ada proses seperti itu dalam kebudayaan warga Papua.
Pihaknya juga mengecam pelantikan Lukas sebagai kepala adat besar. Sebab, hal tersebut tak memiliki dasar adat yang jelas dan menjadi kedok bagi Lukas.
"Kami rakyat Papua menganggap pelantikan atau pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bangsa Papua di rumahnya adalah skenario, untuk berlindung dari kasus korupsi atas nama adat dan rakyat Papua sebagai tameng," ujar Ali.
Bogor: Gubernur Papua
Lukas Enembe mangkir terus dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK). Padahal, pemanggilan tersebut merupakan kesempatan bagi tersangka korupsi mengkonfirmasi dugaan
rasuah.
"Kalau pun itu dia (Lukas) tidak memberikan keterangan bagi kami tentu tidak masalah, kan begitu ya. Yang rugi dia sendiri," kata juru bicara KPK Ali Fikri di Bogor, Jumat, 14 Oktober 2022.
Menurut dia, fokus KPK yakni mencari alat bukti terkait kasus korupsi Lukas Enembe. Sehingga, dapat meningkatkan akurasi pengusutan kasus.
Konsistensi KPK membidik Lukas Enembe didukung penuh. Berbagai elemen masyarakat Papua yang tergabung dalam Rakyat Papua Bersatu meminta KPK tak kendor mengusut kasus Lukas.
"Kami rakyat Papua menuntut serta mendesak KPK untuk menjalankan prosedur pemanggilan atau penangkapan paksa terhadap tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe," ujar juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay melalui keterangan tertulis.
Rakyat Papua Bersatu juga menolak pernyataan kuasa hukum Lukas Enembe terkait pemeriksaan di lapangan terbuka sebagai hukum adat. Menurut dia, tak ada proses seperti itu dalam kebudayaan warga Papua.
Pihaknya juga mengecam pelantikan Lukas sebagai kepala adat besar. Sebab, hal tersebut tak memiliki dasar adat yang jelas dan menjadi kedok bagi Lukas.
"Kami rakyat Papua menganggap pelantikan atau pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bangsa Papua di rumahnya adalah skenario, untuk berlindung dari kasus korupsi atas nama adat dan rakyat Papua sebagai tameng," ujar Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
