Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Pimpinan DPRD Jatim Diminta Jelaskan Proses Pengajuan sampai Pencairan Dana Hibah

Candra Yuri Nuralam • 26 Januari 2023 10:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengajuan sampai pencairan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik dengan memeriksa empat pimpinan DPRD di sana pada Rabu, 25 Januari 2023.
 
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pengajuan sampai dengan dilakukannya pencairan dana hibah Pemprov untuk program kerja masyarakat di wilayah Jatim," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Januari 2023.
 
Empat pimpinan itu yakni Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan tiga Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar. Informasi serupa juga didalami dengan memeriksa 21 saksi yang diperiksa KPK pada Selasa, 24 Januari 2023 sampai Rabu, 25 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak dua saksi mangkir dari pemeriksaan KPK dalam kasus ini. Mereka yakni Sekretaris DPRD Jatim Andik Fadjar Tjahjono dan staf Wakil Ketua DPRD Jatim Della Bonita Anggia Putri.
 
"Kedua saksi tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali," ucap Ali.
 

Baca: Bos PT AMS Didakwa Terima Gratifikasi USD2 Juta Bareng Eks Direkur Pemasaran Jasindo


KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat yang dikucurkan melalui dana APBD Jatim. Mereka ialah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simandjuntak; staf ahli Sahat, Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Abdul Hamid; dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi.
 
Pada perkara ini, Sahat diduga menerima uang sekitar Rp5 miliar. Fulus itu diduga terkait pengurusan alokasi dana hibah untuk pokmas.
 
Sahat dan Rusdi sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, Abdul dan Ilham sebagai pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif