Jakarta: Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong mengetatkan pemberantasan tambang ilegal di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kekayaan alam yang dibiarkan dikeruk sembarangan dinilai cuma membuat negara merugi.
“Utamanya tambang tambang batu bara. Jadi usaha-usaha tambang batu bara ini kan ada yang legal di Kalimantan Timur banyak, tapi ada juga yang ilegal yang sampai sekarang itu masih dibiarkan oleh pemerintah,” kata Praktisi Hukum Deolipa Yumara di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menjadi instansi paling sibuk dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia. Sebab, kata Deolipa, instansi itu sudah diberikan mandat untuk mengawasi dan memberikan hukuman atas pengerukan sumber daya alam yang tidak berizin di Tanah Air.
“Tentunya bersama bertanggung jawab di sini adalah Kementerian ESDM,” ujar Deolipa.
Menurut dia, upaya pemerintah dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia masih minim. Sebab, masih banyak kegiatan melanggar hukum itu yang dibiarkan hingga saat ini.
“Kelihatannya kayak tidak ada yang kontrol atau tidak ada yang mengawasi atau malah sengaja dijaga supaya tetap berada dan berproduksi,” ucap Deolipa.
Penegak hukum yakni Polisi dan Kejaksaan juga diminta aktif memberikan tindakan terhadap pertambangan ilegal. Kerja sama aparat dengan pemerintah dinilai sebagai kombinasi yang terbaik memberantas tambang ilegal di Tanah Air.
“Aparat kepolisian ini kan harusnya mendapatkan temuan-temuan dari sisi intelijen ya, baik kepolisian maupun kejaksaan,” tegas Deolipa.
Deolipa menyarankan penegakkan hukum dan penyotopan pertambangan ilegal didahulukan di wilayah Kalimantan Timur. Sebab, lokasi itu dekat dengan Ibu Kota Negara Nusantara yang harus bersih dari pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.
“Ini kan dekat dengan IKN nah ini ada risiko nih. Tapi pesan-pesan supaya ini kritik kepada Kementerian ESDM khususnya menangani masalah tambang,” tutur Deolipa.
Jakarta: Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong mengetatkan pemberantasan
tambang ilegal di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kekayaan alam yang dibiarkan dikeruk sembarangan dinilai cuma membuat negara merugi.
“Utamanya tambang tambang batu bara. Jadi usaha-usaha tambang batu bara ini kan ada yang legal di Kalimantan Timur banyak, tapi ada juga yang ilegal yang sampai sekarang itu masih dibiarkan oleh pemerintah,” kata Praktisi Hukum Deolipa Yumara di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menjadi instansi paling sibuk dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia. Sebab, kata Deolipa, instansi itu sudah diberikan mandat untuk mengawasi dan memberikan hukuman atas pengerukan sumber daya alam yang tidak berizin di Tanah Air.
“Tentunya bersama bertanggung jawab di sini adalah Kementerian ESDM,” ujar Deolipa.
Menurut dia, upaya pemerintah dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia masih minim. Sebab, masih banyak kegiatan melanggar hukum itu yang dibiarkan hingga saat ini.
“Kelihatannya kayak tidak ada yang kontrol atau tidak ada yang mengawasi atau malah sengaja dijaga supaya tetap berada dan berproduksi,” ucap Deolipa.
Penegak hukum yakni Polisi dan Kejaksaan juga diminta aktif memberikan tindakan terhadap pertambangan ilegal. Kerja sama aparat dengan pemerintah dinilai sebagai kombinasi yang terbaik memberantas tambang ilegal di Tanah Air.
“Aparat kepolisian ini kan harusnya mendapatkan temuan-temuan dari sisi intelijen ya, baik kepolisian maupun kejaksaan,” tegas Deolipa.
Deolipa menyarankan penegakkan hukum dan penyotopan pertambangan ilegal didahulukan di wilayah Kalimantan Timur. Sebab, lokasi itu dekat dengan Ibu Kota Negara Nusantara yang harus bersih dari pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.
“Ini kan dekat dengan IKN nah ini ada risiko nih. Tapi pesan-pesan supaya ini kritik kepada Kementerian ESDM khususnya menangani masalah tambang,” tutur Deolipa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
