Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Pius Erlangga)

KPK Garap Legislator PKB Fathan

Nasional suap proyek di kemenpu-pera OTT di Kementerian PUPR
Juven Martua Sitompul • 13 Agustus 2019 10:59
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Penyidik juga memanggil satu saksi lain yakni Jailani yang merupakan mantan tenaga ahli Anggota DPR Yasti. Keterangan kedua saksi dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap di Kementerian PUPR. KPK sudah lebih dulu menetapkan 11 orang sebagai tersangka.
 
Baca juga:Legislator Hanura Mangkir Panggilan KPK
 
Ke-11 tersangka itu ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.
 
Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.
 
Dalam kasus ini, Hong Arta John diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR. Pihak yang disinyalir menerima kucuran uang haram itu yakni mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 dan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.
 
Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif