Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id.

Legislator Hanura Mangkir Panggilan KPK

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
Juven Martua Sitompul • 13 Agustus 2019 04:17
Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Fauzih H Amro mangkir panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
"Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan tidak menerima surat panggilan," kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Baca Juga: KPK Periksa Legislator Hanura Fauzih Amro

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Chrystelina, penyidik bakal segera menjadwal ulang pemeriksaan Fauzih. Jadwal pemanggilan bakal disampaikan setelah menerima informasi resmi dari penyidik.
 
"Akan dijadwalkan kembali untuk pemeriksaan ulang," pungkasnya.
 
Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap di Kementerian PUPR ini. Sebelumnya KPK sudah lebih dulu menetapkan 11 orang sebagai tersangka.
 
Ke-11 tersangka itu ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.
 
Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.
 
Dalam kasus ini, Hong Arta John diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR. Pihak yang disinyalir menerima kucuran uang harap itu yakni mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 dan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.
 
Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif