Audit BPK Soal BLBI Diminta Dibuka di Sidang Syafruddin

Damar Iradat 02 Juli 2018 00:20 WIB
kasus blbi
Audit BPK Soal BLBI Diminta Dibuka di Sidang Syafruddin
Kuasa hukum keluarga Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta: Tim kuasa hukum keluarga Sjamsul Nursalim Otto Hasibuan meminta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dibuka di persidangan Syafruddin Arsyad Temenggung. Laporan audit itu diterbitkan BPK pada 31 Maret 2002.

Otto menjelaskan, audit tersebut merupakan rujukan Syafruddin saat menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Audit investigasi itu, kata dia, dibuat BPK atas permintaan dari DPR.

"Dalam dokumen tersebut, BPK menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, BPK berpendapat bahwa PKPS BDNI telah closing 25 Mei 1999," kata Otto lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 1 Juli 2018.


Ia menjelaskan, PKPS ditutup lantaran pihak pihak BDNI dan BPPN telah menyepakati syarat utama, yaitu pembayaran Rp1 triliun serta syarat-syarat lainnya, seperti pendirian holding company PT Tunas Sepadan Investama (PT TSI), transfer aset melalui pembuatan Transfer Shares Agreement yang disertai Deed of Transfer kepada PT TSI, penerbitan escrow account serta penerbitan Promissory Note oleh PT TSI kepada BPPN telah dilaksanakan.

Dalam audit tersebut, BPK juga menegaskan dengan adanya Surat Pernyataan (Letter of Statement) yang dibuat antara BPPN dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI pada tanggal 25 Mei 1999. Dalam surat itu, BPPN menyatakan, transaksi-transaksi yang tertera dalam MSAA telah dilaksanakan oleh Sjamsul Nursalim.

Baca: Aset BDNI untuk Bayar BLBI Macet

Otto melanjutkan, hasil laporan BPK selaras dengan ketentuan Pasal 7.9 MSAA yang mengatur Post Closing Cooperation, yang ditentukan penyempurnaan pengalihan saham dapat diakukan setelah penutupan. BPK, lanjut Otto, dalam auditnya juga menyatakan, BPPN tidak konsisten dalam menyikapi masalah pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Sjamsul, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai closing date.

Tidak hanya itu, menurut dia, dalam audit investigasi BPK tahun 2002, Jaksa Agung juga mengetahui rencana penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana terlihat dari surat Jaksa Agung kepada Presiden Republik Indonesia No. R.192/A/G11/9/1998 tanggal 23 September 1998 perihal Laporan Akhir Hasil Kegiatan Non Litigasi terhadap 14 Bank Bermasalah (BBO/BTO) termasuk BDNI oleh Tim Kejaksaan dan BPPN.

Dalam surat itu, Jaksa Agung menyatakan perlunya kearifan dan kebijaksanaan pemerintah dengan memperhatikan situasi moneter dan perekonomian nasional saat itu yang menyebabkan debitur tidak mungkin menyelesaikan pembayaran atau pengembalian secara tunai. Penilaian aset yang diserahkan juga diminta ditangani secara arif dan bijaksana sehingga dapat dihindari tindakan yang tidak menguntungkan perekonomian nasional.

Baca: Aset BDNI Ketahuan Bermasalah Belakangan

Dalam persidangan sebelumnya, Kamis, 28 Juni 2018 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, tim kuasa hukum Syafruddin mencoba menggali soal audit BPK terkait final closing tersebut kepada para saksi. Saat itu, jaksa pada KPK menghadirkan dua kepala BPPN sebelum Syafruddin; Bambang Subianto dan Glenn MS Yusuf, serta mantan Wakil Kepala BPPN Farid Harianto.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id