Sembilan Saksi Kasus DOKA Diperiksa KPK

Juven Martua Sitompul 13 Juli 2018 11:38 WIB
OTT Gubernur Aceh
Sembilan Saksi Kasus DOKA Diperiksa KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah/Medcom.id/Fachri Audia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan sembilan saksi kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kesembilan orang yang akan diperiksa itu terdiri dari sejumlah unsur, yakni pejabat Pemprov Aceh, PNS Pemprov Aceh, pegawai ULP dan pegawai bank.

"Pemeriksaan dilakukan di Ditkrimsus Polda Aceh," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat, 13 Juli 2018.


Febri tak memerinci kaitan kesembilan saksi dengan kasus suap yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi tersebut. Kesembilannya diduga mengetahui ihwal suap yang terjadi di daerah Serambi Mekah itu.

Baca: Uang Ratusan Juta Diamankan dari Gubernur Aceh

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA Tahun Anggaran 2018. Empat tersangka itu ialah Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi;, serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T. Syaiful Bahri.

Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA  2018. Irwandi meminta jatah kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan Rp500 juta lewat dua orang dekatnya, yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pemberian diduga merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi jatah pejabat di pemerintahan Aceh.

Baca: KPK Tahan Gubernur Aceh

Sebagai penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id