Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan muak banyak permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani menindak tegas mafia di pelabuhan.
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 11 November 2021.
Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Pemerintah berusaha mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia menjadi efisien.
"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," ujar Luhut.
Namun, salah satu masalah pemerintah mengefisienkan pelabuhan ialah pihak-pihak yang bermain. Mafia memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah ingin ringkas.
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," tutur Luhut.
Permainan itu membuat Luhut geram. KPK dan Polri diminta berani menindak tegas orang-orang yang bermain di saat pemerintah tengah bekerja keras.
"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," tegas Luhut.
Baca: Luhut Minta KPK Bikin Sistem Antikorupsi yang Paten di Pelabuhan
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Panjaitan muak banyak permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) dan
Polri diminta berani menindak tegas mafia di pelabuhan.
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk
task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 11 November 2021.
Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Pemerintah berusaha mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia menjadi efisien.
"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah
launching Batam Logistic Ecosystem sebagai
pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," ujar Luhut.
Namun, salah satu masalah pemerintah mengefisienkan pelabuhan ialah pihak-pihak yang bermain. Mafia memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah ingin ringkas.
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan
best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," tutur Luhut.
Permainan itu membuat Luhut geram. KPK dan Polri diminta berani menindak tegas orang-orang yang bermain di saat pemerintah tengah bekerja keras.
"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," tegas Luhut.
Baca:
Luhut Minta KPK Bikin Sistem Antikorupsi yang Paten di Pelabuhan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
