Luhut Minta KPK Bikin Sistem Antikorupsi yang Paten di Pelabuhan

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem yang bisa mencegah tindakan rasuah di pelabuhan. Luhut tak mau pelabuhan jadi ladang korupsi karena kurang pemantauan dari KPK. "Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien," kata Luhut dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 11 November 2021. Luhut mengatakan sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih ribet. Sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih kalah dengan Abu Dhabi dan Dubai yang sudah sangat efisien. "Saya melihat betapa negara sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin, semua karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berangsung di berbagai sektor," ujar Luhut. Pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien juga dinilai sangat dibutuhkan di Indonesia. Sebab, Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional. "Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaifkan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan enggak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," tutur Luhut. Sistem pelabuhan yang ribet dinilai cuma bikin susah sistem perdagangan di Indonesia. KPK diminta memutar otak mencari cara paten membuat sistem pelabuhan di Indonesia menjadi lebih ringkas. "Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi keunggulan tersendiri dan menarik pemuatan internasional untuk singgah di pelabuhan Indonesia," ucap Luhut. Baca: Bupati Bintan Diduga Sering Memalak Distributor Rokok dan Minol