Jakarta: Badan Intelejen Negara (BIN) menyebutkan gangguan keamanan yang terjadi di Papua memiliki tujuan khusus. Di antaranya, menutupi penyelewengan dana otonomi khusus (otsus).
"Sebagai salah satu strategi untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini," kata Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma dalam rapat kerja (raker) bersama Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua, Kamis, 27 Mei 2021.
Baca: Pansus Otsus Papua Gelar Raker Bersama TNI, BIN, dan Bappenas
Dia menyampaikan implementasi otsus Papua selama 20 tahun tak berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat Bumi Cenderawasih.
"IPM terendah di Indonesia yaitu antara 60,84 sampai dengan 64,70," ungkap dia.
Dia membeberkan ada banyak kelompok front bersenjata yang tersebar di delapan kabupaten. Kedelapan kabupaten itu ialah Intan Jaya, Lanny Jaya, Mimika, Nduga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang.
"Saat ini yang aktif di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya adalah Kelompok Goliath Tabuni, Kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib. Sedangkan di Kabupaten Nduga adalah Kelompok Egianus Kogoya," sebut dia.
Selain itu, Teddy menyampaikan total kejadian gangguan keamanan yang terjadi mencapai 60 kali. Gangguan tersebut terdiri atas 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, dan 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya.
Sebanyak 8 aparat keamanan gugur dan 14 personel mengalami luka-luka. Kemudian, 5 warga sipil meninggal dunia dan sembilan lainnya mengalami luka-luka.
"Sedangkan kelompok separatis 22 tewas, 1 luka," kata Teddy.
Jakarta: Badan Intelejen Negara (BIN) menyebutkan gangguan keamanan yang terjadi di Papua memiliki tujuan khusus. Di antaranya, menutupi penyelewengan dana otonomi khusus (
otsus).
"Sebagai salah satu strategi untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini," kata Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma dalam rapat kerja (raker) bersama Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua, Kamis, 27 Mei 2021.
Baca:
Pansus Otsus Papua Gelar Raker Bersama TNI, BIN, dan Bappenas
Dia menyampaikan implementasi otsus Papua selama 20 tahun tak berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat Bumi Cenderawasih.
"IPM terendah di Indonesia yaitu antara 60,84 sampai dengan 64,70," ungkap dia.
Dia membeberkan ada banyak
kelompok front bersenjata yang tersebar di delapan kabupaten. Kedelapan kabupaten itu ialah Intan Jaya, Lanny Jaya, Mimika, Nduga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang.
"Saat ini yang aktif di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya adalah Kelompok Goliath Tabuni, Kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib. Sedangkan di Kabupaten Nduga adalah Kelompok Egianus Kogoya," sebut dia.
Selain itu, Teddy menyampaikan total kejadian gangguan keamanan yang terjadi mencapai 60 kali. Gangguan tersebut terdiri atas 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, dan 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya.
Sebanyak 8 aparat keamanan gugur dan 14 personel mengalami luka-luka. Kemudian, 5 warga sipil meninggal dunia dan sembilan lainnya mengalami luka-luka.
"Sedangkan kelompok separatis 22 tewas, 1 luka," kata Teddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
