Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menggelar rapat kerja (raker) bersama TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Raker membahas sejumlah hal.
Ketua Pansus Revisi Otsus Papua Komarudin Watubun menyampaikan pihaknya ingin mendengar penjelasan BIN dan TNI terkait situasi pertahanan di Papua. Terutama, penerapan Otsus Papua selama 20 tahun terakhir.
"Pansus juga ingin mendengar penjelasan TNI dan BIN situasi Papua selama ini. Dan prediksi situasi di Papua pasca-pengesahan revisi ini menjadi UU," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
Pansus juga ingin mendengar penjelasan dari Bappenas terkait evaluasi penerapan Otsus Papua selama 20 tahun terakhir. Terutama, permasalahan implementasi Otsus Papua.
"Dan bagaimana pemikiran Bappenas terhadap pembangunan Papua di masa depan," tutur dia.
(Baca: BPK Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Otsus Papua)
Komarudin menyebut tujuan pemberlakuan otsus untuk keadilan, penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Otsus juga diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua.
"Kalau dilihat saat ini masih memperlihatkan persoalan yang telah memunculkan ketidakpuasan di tengah masyarakat," tutur dia.
Pemerintah telah mengajukan dua penyelesaian permasalahan Otsus Papua. Yakni, menambah dana Otsus Papua menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum (DAU) setiap tahun.
"Pemerintah juga mengusulkan perubahan mekanisme pemberian dana Otsus," ujar dia.
Pemerintah juga mengusulkan penambahan Pemerintah Provinsi (pemprov) di Papua. Saat ini, Bumi Cendrawasih dikelola dua Pemprov, yakni Papua dan Papua Barat.
Pansus berharap revisi UU Otsus berdampak baik terhadap Papua. Sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan terkait pelaksanaan otsus di Papua.
Dalam rapat, TNI diwakili Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Joni Supriyanto. Sedangkan, BIN dihadiri Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma.
Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus (Otsus) Papua menggelar rapat kerja (raker) bersama TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Raker membahas sejumlah hal.
Ketua Pansus Revisi Otsus Papua Komarudin Watubun menyampaikan pihaknya ingin mendengar penjelasan BIN dan TNI terkait situasi pertahanan di Papua. Terutama, penerapan Otsus Papua selama 20 tahun terakhir.
"Pansus juga ingin mendengar penjelasan TNI dan BIN situasi Papua selama ini. Dan prediksi situasi di Papua pasca-pengesahan revisi ini menjadi UU," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
Pansus juga ingin mendengar penjelasan dari Bappenas terkait evaluasi penerapan Otsus Papua selama 20 tahun terakhir. Terutama, permasalahan implementasi Otsus Papua.
"Dan bagaimana pemikiran Bappenas terhadap pembangunan Papua di masa depan," tutur dia.
(Baca:
BPK Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Otsus Papua)
Komarudin menyebut tujuan pemberlakuan otsus untuk keadilan, penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Otsus juga diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua.
"Kalau dilihat saat ini masih memperlihatkan persoalan yang telah memunculkan ketidakpuasan di tengah masyarakat," tutur dia.
Pemerintah telah mengajukan dua penyelesaian permasalahan Otsus Papua. Yakni, menambah dana Otsus Papua menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum (DAU) setiap tahun.
"Pemerintah juga mengusulkan perubahan mekanisme pemberian dana Otsus," ujar dia.
Pemerintah juga mengusulkan penambahan Pemerintah Provinsi (pemprov) di Papua. Saat ini, Bumi Cendrawasih dikelola dua Pemprov, yakni Papua dan Papua Barat.
Pansus berharap revisi UU Otsus berdampak baik terhadap Papua. Sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan terkait pelaksanaan otsus di Papua.
Dalam rapat, TNI diwakili Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Joni Supriyanto. Sedangkan, BIN dihadiri Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
