NEWSTICKER
Ketua YLBHI Asfinawati. Foto: MI/Arya Manggala
Ketua YLBHI Asfinawati. Foto: MI/Arya Manggala

Pemerintah Diminta Mendata Anak WNI Eks ISIS

Nasional WNI Gabung ISIS
Antara • 14 Februari 2020 05:39
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah mendata anak-anak warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Pendataan guna mengetahui keberadaan anak-anak yang akan dipulangkan.
 
"Artinya mereka harus tahu jumlah persisnya. Berapa anak-anak, berapa perempuan, dan motivasi masing-masing," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di Jakarta, melansir Antara, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Ia khawatir jika tidak didata dan disiapkan penanganan secara tepat, justru akan mencerabut anak-anak tersebut dari sosok orang tua mereka. Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran pula dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kalau keberadaan anak-anak itu akan menjadi sel terorisme baru, sehingga perlu langkah deradikalisasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini sebetulnya yang perlu dipikirkan. Bagaimana tumbuh kembang mereka, siapa yang ngurus, dan lain-lain," katanya.
 
Asfinawati meminta keberadaan anak-anak tersebut didata secara pasti berikut dengan rencana langkah penanganan. Misalnya, deradikalisasi, konseling, dan sebagainya.
 
Pemerintah Diminta Mendata Anak WNI Eks ISIS
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
 
Pemerintah memastikan tidak akan memulangkan 689 WNI eks ISIS yang ada di Suriah. Pemerintah akan menindak tegas eks ISIS yang masuk ke Indonesia lewat jalur tikus.
 
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap. Yang masalah itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, pura-pura paspornya dibakar," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Mahfud menjelaskan pemerintah menolak pemulangan foreign terrorist fighter (FTF) untuk melindungi 267 juta warga Indonesia. "Jangan bilang orang terjebak, kalau terjebak bukan FTF. FTF itu foreign terrorist fighter, kombatan, teroris," tegas dia.
 
Namun, pemerintah membuka kemungkinan memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang berada di kawasan Suriah dan Turki. Mereka akan dibekali kontra radikalisasi.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif