Sidang kasus korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) oleh Kemendag. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang kasus korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) oleh Kemendag. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Eks Dirjen Kemendag Tepis Beri Arahan Khusus Terkait Persetujuan Ekspor CPO

Fachri Audhia Hafiez • 27 September 2022 14:27
Jakarta: Sidang kasus korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) diwarnai bantahan terhadap keterangan saksi. Salah satunya, terkait pemberian perlakuan khusus kepada perusahaan yang mengajukan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit.
 
Bantahan itu disampaikan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana. Indra menepis mengondisikan hal tersebut kepada sejumlah perusahaan.
 
"Saya tidak pernah memberikan arahan kepada Farid untuk memberikan perlakuan khusus terhadap proses perusahaan tertentu dalam persetujuan ekspor," kata Indra saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Farid Amir merupakan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan pada Kemendag. Dia telah bersaksi saat persidangan perkara tersebut.
 
Pada keterangannya, Farid diminta menjelaskan soal pertemuan di ruangan Indra dengan sejumlah perwakilan perusahaan. Dia juga dicecar perihal kebijakan pemenuhan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) 20 persen dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor).
 
Ketua Majelis Hakim Liliek Prisbawono Adi menanggapi perlakuan khusus yang dimaksud Indra berdasarkan penilaian jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP). Majelis yang akan menilai dugaan peristiwa hukum tersebut.
 
"Itu kan penilaian dari pada penuntut umum atas dalam berita acara, sebagai penilaian nanti," ujar Liliek.
 

Baca: Saksi Sidang Kasus Ekspor CPO Dicecar Soal Verifikasi Lapangan Mekanisme Pesertujuan


Kasus ini menyeret lima terdakwa. Yakni, Indra Sari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley Ma; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.
 
Perbuatan melawan hukum mereka itu terkait pemufakatan atas terbitnya perizinan PE CPO oleh Kemendag. Mereka didakwa memperkaya diri, orang lain, dan korporasi. Yakni, Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau.
 
Perbuatan mereka disebut telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara total Rp18 triliun. Terdiri dari keuangan negara yang dirugikan Rp6.047.645.700.000 dan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925.
 
Indra, Lin Che Wei, Master, Stanley, dan Pierre didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif