Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

KPK Niai Pencabutan Praperadilan Tersangka Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang Tepat

Fachri Audhia Hafiez • 16 September 2022 09:14
Jakarta: Tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang pada 2021-2022, Slamet Masduki, mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai hal itu tepat.
 
"Sehingga tepat jika tersangka mencabut gugatannya" kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 September 2022.
 
KPK memastikan penyidikan kasus tersebut terus berlanjut. Upaya hukum tersebut ditegaskan bakal profesional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan mengedepankan mekanisme dan aturan hukum," ucap Ali.
 
Ali mengatakan KPK telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Slamet. Alat bukti akan diungkap di persidangan.
 
"Kita ikuti bersama perkara ini yang nantinya seluruh alat bukti yang kami miliki akan diuji di hadapan majelis hakim tindak pidana korupsi," ujar Ali.
 

Baca: Persidangan Praperadilan Wanaartha Life Mundur Sepekan


Slamet mencabut gugatan praperadilannya. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang itu melayangkan gugatan praperadilan lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
 
Putusan itu juga tertulis bahwa pencabutan itu berdasarkan permohonan pemohon yakni Slamet Masduki. Selain itu, panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.
 
Slamet mengajukan praperadilan ke PN Jaksel dengan klasifikasi perkara yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka. Perkara itu didaftarkan pada Rabu, 24 Agustus 2022
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Selain Slamet, yakni Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG).
 
Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
 
Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif