KPK Dorong Efisiensi Biaya Logistik di Pelabuhan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong upaya perbaikan tata kelola pelabuhan di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui pemangkasan biaya logistik di pelabuhan nasional untuk efisiensi dan efektivitas waktu. KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berupaya menekan biaya logistik di pelabuhan, sekaligus menekan praktik korupsi. "Kita percaya kalau biaya tinggi itu pasti rentan terjadinya praktik korupsi," kata Koordinator Stranas PK sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Oktober 2022. Menurut Pahala, biaya logistik yang tinggi di pelabuhan disebabkan rantai logistik yang belum optimal. Birokrasi dan layanan pelabuhan laut yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tumpang tindih jadi pemicu. "Serta masih terdapatnya sistem manual di beberapa titik kawasan pelabuhan," ucap Pahala.   Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional untuk peningkatan kinerja logistik termasuk mencegah pelaku usaha terbebani dengan praktik korupsi. KPK, kata Pahala, bersama Stranas PK menjalankan aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan yang juga melibatkan 16 kementerian/lembaga lainnya dan asosiasi. Ia mengatakan 14 pelabuhan nasional, 486 terminal untuk kebutuhan sendiri, dan 209 terminal khusus sudah mengalami kemajuan. Kemajuan beberapa hal di pelabuhan dengan memanfaatkan fungsi koordinasi dan digitalisasi dan sejumlah masukan dari rencana aksi kerja (renaksi) berbagai stakeholder. "Misalnya, pemerintah telah sepakat untuk melakukan satu pungutan dan adanya perbaikan tarif jasa layanan yang lebih efisien. Yang sebelumnya, pungutan ganda terjadi di sejumlah jasa layanan ke pelabuhan," ujar Pahala.