Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Dalami Aktivitas Pelabuhan Terkait Pertambangan di Tanah Bumbu

Candra Yuri Nuralam • 29 September 2022 13:20
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas pelabuhan yang digunakan perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pendalaman aktivitas pelabuhan itu untuk mendalami dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan tersangka mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming.
 
Informasi ini didalami dengan memeriksa dua saksi, yakni pegawai PT Prolindo Cipta Nusantara Abdul Haris dan staf legal PT Batulicin Enam Sembilan Rosmari, pada Rabu, 28 September 2022.
 
"Pendalaman pengetahuan saksi tentang dugaan adanya izin perusahaan pertambangan untuk menggunakan pelabuhan diduga melalui persetujuan tersangka, dengan memberikan sejumlah uang," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik kepada dua tersangka itu. Lembaga Antikorupsi meyakini keterangan para tersangka menguatkan tudingan penyidik kepada Mardani.
 
Mardani Maming merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengendali PT PCN Henry Soetio terbebas dari jeratan hukum sebagai pemberi suap karena meninggal.
 
Mardani juga diyakini berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014-2020. Beberapa duit yang diterima diambil orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Mardani dengan total mencapai Rp104,3 miliar.
 

Baca: KPK Bidik Bukti Aliran Uang Maming Saat Jadi Bupati


Dalam kasus ini, Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif