Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Ratna Tak Bisa Berdalih Kasusnya Bermuatan Politis

Nasional Kabar Ratna Dianiaya
11 Maret 2019 21:08
Jakarta: Terdakwa penyebar berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet dinilai tidak bisa lagi berdalih kasusnya bernuasa politis. Sebab, jika penangkapan Ratna dianggap menyalahi aturan dan dinilai politis, Ratna bisa menempuh upaya hukum praperadilan.
 
“Dari konteks sidang pertama pembacaan dakwaan, bahwasanya Ratna Sarumpaet sudah mengakui dalam persidangan kalau dia memang bersalah,” kata Ahli Hukum Pidana, Jamin Ginting, Senin, 11 Maret 2019.
 
Tetapi, sambung Ginting, saat itu Ratna tak mengajukan upaya hukum praperadilan. Artinya, Ratna dan kuasa hukum menganggap prosedur penetapan tersangka hingga penahanan itu dianggap tidak bermasalah. Sehingga, dalam konteks ini alasan politiknya agak sulit untuk bisa dijelaskan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Harusnya kalau ini dianggap melanggar HAM dalam prosesnya, tentu dia mengajukan upaya praperadilan nanti disitu baru dibuka, tapi sekarang kan ketutup tuh tidak mungkin bisa lagi,” ujar Ginting.
 

Baca:Pasal Penjerat Ratna Sarumpaet Dianggap Janggal
 
Ginting juga menyoroti langkah Jaksa mendakwa Ratna dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
 
Jaksa Penuntut Umum dianggap perlu membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan. hal itu dilakukan agar diketahui apakah unsur pidana itu terbukti atau tidak.
 
"Ini harus ada standarisasi dan ahli yang menerangkan. Karena poinnya informasi itu mengakibatkan adanya keonaran, nanti bisa dibuktikan,” kata Ginting.
 
Ginting juga beranggapan eksepsi yang menyangkut pokok perkara Ratna itu bisa dikesampingkan oleh majelis hakim. Karena, dasar eksepsi itu cuma adanya kekeliruan mengenai lokasi terjadinya perkara dan sebagainya. Sehingga, bukan menyangkut pembuktian.
 
“Kalau pembuktian kan saksinya belum diperiksa, jadi tidak bisa juga masuk ranah pembuktian. Nanti ada saksi fakta, ahli. Nah, itu aja yang bisa menilai apakah memang apa yang didakwa itu bisa dibuktikan oleh JPU yang memberikan keyakinan bagi hakim untuk menyatakan dia bersalah atau tidak,” ujar Ginting.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif