Direktur Utama (Dirut) PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB), Irwan Agung Firstantara. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Direktur Utama (Dirut) PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB), Irwan Agung Firstantara. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Bos PJB Beberkan Peran Sofyan Basir ke Penyidik

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 25 April 2019 13:21
Jakarta: Direktur Utama (Dirut) PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB), Irwan Agung Firstantara mengaku telah merunut ihwal dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk, mengungkap peran Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus tersebut.
 
"Semua sudah terungkap di dalam BAP dan semua sudah terungkap di dalam persidangan," kata Irwan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
 
Irwan tak merinci peran Sofyan dalam mengatur proyek tersebut. Yang jelas, kata dia, semua keterangan yang disampaikannya kepada penyidik tidak jauh berbeda saat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka sebelumnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sama saja seperti BAP saya sama dengan yang dulu-dulu, ketika tersangka saat ini tidak ada yang baru," ujarnya.
 
Baca: KPK Periksa Dirut Pembangkit Jawa Bali Investasi
 
Irwan kembali menolak saat diminta menjelaskan materi pemeriksaan. "Silakan nanti teman-teman lihat hasil persidangan seperti apa, sama saya sama," tegas dia.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif