Direktur PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) Investasi Gunawan Yudi Hariyanto. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)
Direktur PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) Investasi Gunawan Yudi Hariyanto. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

KPK Periksa Dirut Pembangkit Jawa Bali Investasi

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 25 April 2019 11:15
Jakarta: Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Gunawan Yudi Hariyanto, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama PLN Sofyan Basir)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
 
Penyidik juga memanggil Direktur Operasi PT PJBI Dwi Hartono dan Direktur Utana PT PJB Irwan Agung Firstantara. Kemudian, tiga pejabat PLN yakni Direktur Pengadaan Strategis II PLN Supangkat Iwan Santoso; Plt Direktur Operasional PT PLN Batubara Djoko Martono; dan Kepala Divisi Independen Power Produser PT PLN Muhammad Ahsin Sidqi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kelima saksi diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka yang sama," ujarnya.
 
Baca juga:Muhamad Ali Ditunjuk Gantikan Sofyan Basir
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Baca juga:Saksi Diminta Jujur jika Diancam Sofyan Basir
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif