ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

KPK Setor Rp800 Juta dari Eks Gubernur Bengkulu dan Istrinya

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi aset negara ridwan mukti
Candra Yuri Nuralam • 26 November 2021 15:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan Rp800 juta ke kas negara pada hari ini, 26 November 2021. Uang itu merupakan denda dari mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari.
 
"Tim jaksa eksekutor KPK telah melakukan penyetoran uang sejumlah Rp800  juta dari para terpidana tersebut sebagai pembayaran kewajiban pidana denda," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 November 2021.
 
Penyetoran denda itu didasari atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1219 K/Pid.Sus/2018 tanggal 16 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Bengkulu Nomor : 4 / Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018. Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyetoran denda itu penting dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara dari tindakan Lily dan Ridwan. KPK tak akan membiarkan negara merugi dari ulah keduanya.
 
"Penagihan pidana denda oleh KPK terhadap para terpidana korupsi akan terus dilakukan sebagai langkah untuk tetap bisa memberikan pemasukan bagi kas negara sebagai bagian upaya aset recovery tindak pidana korupsi," tutur Ali.
 
Baca: Robin Pattuju Disindir karena Cabut BAP Usai Ajukan JC
 
Ridwan dan Lily adalah terpidana kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Keduanya terbukti menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Direktur PT Statika Jhony Wijaya melalui orang kepercayaan Lily, Rico Dian Sari.
 
Ridwan dan Lily divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Pada tingkat pertama, keduanya divonis 8 tahun penjara denda Rp400 juta.
 
Dalam tingkat banding hukuman diperberat. Masing-masing dipidana penjara 9 tahun dan denda Rp400 juta subsider 8 bulan kurungan.
 
Tak hanya hukuman kurungan, majelis hakim juga mencabut hak politik Ridwan. Hakim mencabut hak politik Ridwan selama dua tahun, sedangkan pada tingkat banding, hak politik Ridwan dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif