Perwakilan Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota), Ayu Eza Tiara. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Perwakilan Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota), Ayu Eza Tiara. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Penggugat Kecewa Sidang Putusan Gugatan Polusi Udara Jakarta Kembali Ditunda

Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2021 14:28
Jakarta: Perwakilan Koalisi Insiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota), Ayu Eza Tiara, kecewa sidang pembacaan putusan gugatan polusi udara Jakarta lagi-lagi ditunda. Penundaan lantaran hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih memeriksa berkas.
 
"Kecewa ya. Kenapa? Kita sudah hampir dua tahun sidang. Ini prosesnya lama sekali," kata Ayu selaku penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 20 Mei 2021.
 
Ayu menuturkan proses sidang gugatan sejak 4 Juli 2019. Selain itu, ada potensi gugatan berlanjut di tingkat banding dan kasasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia berharap tergugat tidak mengajukan banding bila hakim mengabulkan gugatan. "Gugatan untuk ini hak warga Jakarta kok, untuk mendapatkan udara yang bersih," ujar Ayu.
 
Penggugat, hanya meminta pemerintah membuat rencana aksi dan aturan yang melindungi hak atas udara bersih. Kondisi udara di Ibu Kota diminta terus terinformasikan.
 
Penggugat juga mempermasalahkan alat pemantauan kualitas udara di Jakarta. Pasalnya, hanya ada dua alat pemantau kualitas udara di Ibu Kota.
 
"Minimal di Jakarta harus ada 200 alat pemantau. Ini bukan hanya dari kita, tapi juga ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang dihadirkan oleh tergugat II, bahkan bilang bahwa alatnya pun kurang," ucap Ayu.
 
Ayu berharap majelis mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Gugatan dinilai bakal menguntungkan warga selain Jakarta. Khususnya yang beraktivitas di Ibu Kota.
 
(Baca: Sudah Berjalan 2 Tahun, Sidang Putusan Gugatan Polusi Udara Jakarta Ditunda)
 
"Enggak hanya orang yang tinggal di sini (Jakarta) tapi mungkin orang yang tinggal di wilayah penyangga seperti Bekasi, tapi mereka terpapar (udara) juga kondisi yang di Jakarta," ujar Ayu.
 
Sidang dengan nomor perkara perdata 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. ini buntut buruknya kualitas udara di Jakarta. Dalam gugatan, selaku pihak tergugat di antaranya Presiden Joko Widodo (Tergugat I).
 
Berikutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Tergugat II), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Tergugat III) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Tergugat IV). Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tergugat V), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Turut tergugat I) serta Gubernur Banten Wahidin Halim (turut tergugat II).
 
Pada petitumnya, penggugat minta majelis hakim menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 
Presiden Jokowi juga diminta menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Beleid itu harus mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.
 
Kemenkes diminta melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Khususnya menginventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
 
Sedangkan Kemendagri diminta mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Khususnya pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran udara.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif