Baiq Nuril Maknun. ANT/Dhimas Pratama.
Baiq Nuril Maknun. ANT/Dhimas Pratama.

MA Bantah Malaadministrasi Penanganan Perkara Baiq Nuril

Nasional pencemaran nama baik
Whisnu Mardiansyah • 08 Juli 2019 13:17
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membantah ada malaadministrasi penanganan perkara terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril. MA dituding mengabaikan Peraturan MA nomor 3 tahun 2017 soal penanganan perkara perempuan.
 
"Dalam Peraturan MA ini yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban dan sebagai saksi," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
 
Andi menegaskan Baiq Nuril merupakan terdakwa dalam kasus tersebut. Peraturan MA itu bisa diterapkan apabila Baiq Nuril merupakan saksi atau korban yang sedang diperkarakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukan sebagai korban (pelecahan seksualnya). Kalau sebagai korban ya tentu ada jalur hukumnya bisa dilaporkan kepada penyidik," ucapnya.
 
Andi menilai pernyataan Ombudsman tak tepat. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 hanya menjadi acuan penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban. Bukan masuk pokok perkara berkekuatan hukum tetap.
 
"Perma itu hanya pedoman kita bagamana kita bersikap, contoh misalnya, ada putusan hakim bahwa terjadi tindak pidana itu karena besar peranan saksi korban, dia pakai baju ini itu tak boleh. Tidak boleh. mendiskreditkan perempuan," jelas Andi.
 
Baca: Presiden Tak Perlu Minta Masukan MA Terkait Amnesti
 
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu mengendus adanya potensi malaadministrasi penanganan kasus Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung (MA). MA diduga mengabaikan Peraturan MA nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.
 
"Sebagaimana diketahui bahwa pertimbangan ditetapkannya Perma nomor 3 tersebut karena ingin memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi yang merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Ninik di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Minggu 7 Juli 2019.
 
Kata Ninik, perempuan menjadi rentan karena diskriminasi gender. Kepolisian memiliki unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dapat membantu mendalami posisi dan kondisi kerentanan perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Namun, faktanya dalam kasus Baiq Nuril belum mengindahkan dimensi gender dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual yang dialami korban.
 
"Maka Hakim sebagai garda terakhir penegakan hukum dalam mengadili kasus terkait perempuan dan anak, termasuk kasus Baiq wajib menggali dan mengoreksi yang telah dilakukan aparat penegak hukum sebelumnya terkait kerentanan akibat diskriminasi gender tersebut," jelas Ninik.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif