Jakarta: Partai Demokrat tak sepakat dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang terlibat kasus dugaan korupsi.
Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan, pilkada serentak 2018 tidak bisa menghalangi proses hukum yang berjalan di KPK.
"Kalau dalam konteks ini biarkan penegakan hukum jalan terus, biarkan pesta demokrasi juga baik," kata Hinca di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.
Baca: NasDem Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Namun, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta lembaga Antirasuah berhati-hati dalam menetapkan tersangka kepada seseorang, apalagi calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2018.
Sebab, penetapan tersangka itu bisa mengungtungkan calon kepala daerah rival yang sedang bersaing. "Barangkali penegakan hukum bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena bisa saja maksudnya baik untuk mengambil seseorang, tapi meguntungkan langsung pada yang lain," jelas Hinca.
Baca: Penundaan Proses Hukum Cakada Rugikan Demokrasi
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya tidak akan menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun, Laode bakal mempertimbangkan usulan-usulan lain dari pemerintah, termasuk Wiranto.
"Nanti kami dengarkan imbauan dari beliau-beliau, yang penting proses penegakan hukum itu kan harus kita bedakan dengan hal-hal yang lain, yang di luar penegakan hukum," kata Laode.
Laode memastikan, ditolaknya usulan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membuat hubungan KPK dengan pemerintah menjadi tidak harmonis. Saat ini, kata dia pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah hal sebelum mengumumkan para calon tersangka itu.
"Kita tidak ada masalah dengan pemerintah, kita tidak ada masalah," pungkas Laode.
Jakarta: Partai Demokrat tak sepakat dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang terlibat kasus dugaan korupsi.
Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan, pilkada serentak 2018 tidak bisa menghalangi proses hukum yang berjalan di KPK.
"Kalau dalam konteks ini biarkan penegakan hukum jalan terus, biarkan pesta demokrasi juga baik," kata Hinca di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.
Baca:
NasDem Tolak Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Namun, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta lembaga Antirasuah berhati-hati dalam menetapkan tersangka kepada seseorang, apalagi calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2018.
Sebab, penetapan tersangka itu bisa mengungtungkan calon kepala daerah rival yang sedang bersaing. "Barangkali penegakan hukum bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena bisa saja maksudnya baik untuk mengambil seseorang, tapi meguntungkan langsung pada yang lain," jelas Hinca.
Baca:
Penundaan Proses Hukum Cakada Rugikan Demokrasi
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya tidak akan menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Namun, Laode bakal mempertimbangkan usulan-usulan lain dari pemerintah, termasuk Wiranto.
"Nanti kami dengarkan imbauan dari beliau-beliau, yang penting proses penegakan hukum itu kan harus kita bedakan dengan hal-hal yang lain, yang di luar penegakan hukum," kata Laode.
Laode memastikan, ditolaknya usulan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membuat hubungan KPK dengan pemerintah menjadi tidak harmonis. Saat ini, kata dia pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah hal sebelum mengumumkan para calon tersangka itu.
"Kita tidak ada masalah dengan pemerintah, kita tidak ada masalah," pungkas Laode.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
