Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan hari ini, 10 Juli 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini hakim bakal menolak gugatan itu.
"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan ditolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 10 Juli 2023.
Ali menegaskan pihaknya sudah memaparkan ratusan bukti terkait keterlibatan Hasbi dalam dugaan suap penanganan perkara di MA. Semuanya dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH (Hasbi Hasan) dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli," ucap Ali.
KPK juga meyakini praperadilan Hasbi bakal ditolak karena gugatan mantan Komisaris Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto juga tidak diterima hakim. Dua orang itu memiliki peran yang berkaitan.
"Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penanganan perkaranya karena itu dalam konstruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA," ujar Ali.
KPK mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto dijadikan tersangka.
Kasus ini bermula ketika Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka beberapa kali menghubungi Dadan untuk mengurus kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Advokat Theodorus Yosep Parera menjadi kuasa hukumnya saat itu.
Permintaan Heryanto, yakni Budiman, divonis bersalah dalam kasasi tersebut. Dadan akhirnya mau membantunya dengan syarat adanya imbalan.
Dalam dugaan kongkalikong ini, Heryanto dan Dadan juga pernah membahas pengurusan kasus di Kantor Yosep, yakni Rumah Pancasila di Semarang pada Maret 2022. Di sana, Dadan menelepon Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk meminta bantuan.
Setelahnya, Heryanto menyerahkan uang Rp11,2 miliar ke Dadan. Duit itu dikirimkan dengan cara transfer sebanyak tujuh kali.
Uang itu membuat Heryanto menang kasasi. Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis kasasi dan mendapatkan hukuman penjara lima tahun.
Dadan dan Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap Sekretaris
Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan hari ini, 10 Juli 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) meyakini hakim bakal menolak gugatan itu.
"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan ditolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada
Medcom.id, Senin, 10 Juli 2023.
Ali menegaskan pihaknya sudah memaparkan ratusan bukti terkait keterlibatan Hasbi dalam dugaan suap penanganan perkara di MA. Semuanya dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH (Hasbi Hasan) dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli," ucap Ali.
KPK juga meyakini praperadilan Hasbi bakal ditolak karena gugatan mantan Komisaris Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto juga tidak diterima hakim. Dua orang itu memiliki peran yang berkaitan.
"Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penanganan perkaranya karena itu dalam konstruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA," ujar Ali.
KPK mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto dijadikan tersangka.
Kasus ini bermula ketika Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka beberapa kali menghubungi Dadan untuk mengurus kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Advokat Theodorus Yosep Parera menjadi kuasa hukumnya saat itu.
Permintaan Heryanto, yakni Budiman, divonis bersalah dalam kasasi tersebut. Dadan akhirnya mau membantunya dengan syarat adanya imbalan.
Dalam dugaan kongkalikong ini, Heryanto dan Dadan juga pernah membahas pengurusan kasus di Kantor Yosep, yakni Rumah Pancasila di Semarang pada Maret 2022. Di sana, Dadan menelepon Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk meminta bantuan.
Setelahnya, Heryanto menyerahkan uang Rp11,2 miliar ke Dadan. Duit itu dikirimkan dengan cara transfer sebanyak tujuh kali.
Uang itu membuat Heryanto menang kasasi. Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis kasasi dan mendapatkan hukuman penjara lima tahun.
Dadan dan Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
