Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir. Pemanggilan terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengaturan bea cukai barang di Bintan pada 2016-2018.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 September 2021.
Lembaga Antikorupsi memanggil Wakil Bupati Bintan Dalmasari untuk keperluan serupa. Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Yulis Helen Romaidauli, serta dua pihak swasta Ganda Tua Sihombing dan serta Mulyadi Tan
Kelima orang itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini. Lembaga Antikorupsi berharap menemukan bukti baru melalui pemeriksaan tersebut.
Baca: Anggota DPRD Kepri Diperiksa Terkait Korupsi Barang Cukai
Dalam kasus ini, KPK menahan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi bersama dengan pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Mohd Saleh H Umar. Tindakan korupsi keduanya sudah dipantau sejak Februari 2021. Keduanya diduga melakukan tindakan rasuah terkait pengadaan kuota rokok di Bintan sejak 2016.
Apri dan Umar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) memanggil anggota DPRD Bintan Muhammad Yatir. Pemanggilan terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengaturan bea cukai barang di Bintan pada 2016-2018.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 September 2021.
Lembaga
Antikorupsi memanggil Wakil Bupati Bintan Dalmasari untuk keperluan serupa. Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Yulis Helen Romaidauli, serta dua pihak swasta Ganda Tua Sihombing dan serta Mulyadi Tan
Kelima orang itu dipanggil sebagai saksi dalam
kasus ini. Lembaga Antikorupsi berharap menemukan bukti baru melalui pemeriksaan tersebut.
Baca:
Anggota DPRD Kepri Diperiksa Terkait Korupsi Barang Cukai
Dalam kasus ini, KPK menahan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi bersama dengan pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Mohd Saleh H Umar. Tindakan korupsi keduanya sudah dipantau sejak Februari 2021. Keduanya diduga melakukan tindakan rasuah terkait pengadaan kuota rokok di Bintan sejak 2016.
Apri dan Umar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
