Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa

KPK Masih Kurang Sreg Kasus BLBI Disetop

Nasional KPK Kasus BLBI obligor blbi BLBI
Candra Yuri Nuralam • 03 Mei 2021 11:40
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kurang sreg melepas kasus dugaan rasuah pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lembaga Antirasuah meyakini Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, terlibat dalam dugaan korupsi itu.
 
"SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung), SN (Sjamsul Nursalim), dan ISN (Itjih Nursalim) dalam perkara ini masih dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama, yang membedakan hanya peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Mei 2021.
 
Berdasarkan pemahaman KPK, Sjamsul dan Itjih melakukan perbuatan bersama-sama dalam rangkaian peristiwa rasuah yang dilakukan Syafruddin. Saat peristiwa dugaan rasuah itu terjadi, Syafruddin merupakan penyelenggara negara. Sedangkan, Sjamsul dan Itjih merupakan pihak swasta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, upaya KPK mendalami keterlibatan mereka dalam kasus dugaan rasuah harus kandas di tangan Mahkamah Agung (MA).
Dalam upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan KPK, MA memutuskan kasus BLBI bukan merupakan tindak pidana tetapi perdata.
 
"Karena sudah ada putusan MA menyatakan peristiwa dan rangkaian perbuatanya sebagai materi penyidikan bukan tindak pidana, sehingga tentu tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana," ujar Ali.
 
Baca: KPK Siap Hadapi Praperadilan Kasus BLBI di PN Jaksel
 
Lembaga Antikorupsi hanya bisa pasrah dengan putusan MA tersebut. Putusan itu membuat KPK menghentikan penyidikan kasus BLBI. Sebab, KPK tidak berwenang mengurus kasus yang masuk ranah perdata.
 
"KPK tidak memiliki kewenangan dan legal standing sebagai penggugat melalui jalur perdata," tutur Ali.
 
Namun, KPK tetap bersedia membantu pemerintah mengurus kasus itu. KPK siap memberikan seluruh data yang dibutuhkan pemerintah.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif