Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Kejagung Diminta Segera Periksa Mendag Lutfi Terkait Korupsi Minyak Goreng

Nasional kasus korupsi Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi Korupsi Minyak Goreng
Tri Subarkah • 03 Mei 2022 13:09
Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Lutfi harus diminta keterangan terkait dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng.
 
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai menyebut Lutfi merupakan saksi penting. Penyidik perlu mendalami pengetahuan Lutfi soal pengawasan yang dilakukan terhadap anak buah, khusunya terkait mekanisme pemberian izin ekspor CPO.
 
"Bagaimana dia mengawasi anak buah, bagaimana dia membuat sistem pengawasan. Sehingga, bagaimana kok itu (perizinan ekspor) bisa jebol, tidak memenuhi syarat tapi kok tetap diloloskan?" kata Boyamin saat dihubungi Media Indonesia, Selasa, 3 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lutfi diminta memenuhi panggilan penyidik dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan program izin ekspor CPO di Kemendag. Rencana pemanggilan Lutfi sebagai saksi pertama kali disampaikan Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi.
 
"(Mendag) nanti (diperiksa), pasti akan dijadwalkan juga," kata Supardi.
 
Baca: Kejagung Periksa 2 Petinggi Perusahaan Swasta Terkait Ekspor CPO
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Salah satunya Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
 
Master adalah satu dari tiga tersangka unsur swasta selain Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
 
Satu tersangka lain adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Rasuah itu terjadi karena terbitnya persetujuan ekspor (PE) dari Kemendag ke para eksportir yang dinilai tidak memenuhi syarat memenuhi kewajiban domestic market dan domestic price obligation.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif