Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Beri Hukuman Tambahan ke Mirawati

Nasional Impor Bawang Putih
Candra Yuri Nuralam • 03 Februari 2020 21:43
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa kasus dugaan suap izin impor bawang putih, Mirawati Basri. Mirawati terbukti melanggar disiplin dengan keluyuran saat masa penahanan.
 
"Kepala Rutan cabang KPK telah menjatuhkan hukuman disiplin yaitu larangan berkunjung atau larangan mendapatkan kunjungan dari siapa pun terhitung mulai hari ini, 3 Februari sampai dengan 3 Maret 2020," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 3 Februari 2020.
 
Ali mengatakan sejatinya izin yang diminta Mirawati kepada majelis hakim hanya pengobatan pada 24 Januari 2020. Namun, Mirawati keluyuran dengan melakukan perawatan wajah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, tindakan Mirawati melanggar Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga Antirasuah tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan pelanggaran.
 
"Ini juga sebagai aspek pencegahan kepada para tahanan lain agar tetap mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam Rutan," ujar Ali.
 
Mirawati sebelumnya membantah tudingan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin penetapan berobat. Mirawati mengaku mengalami masalah kulit sejak mendekam di rumah tahanan (rutan) K4 KPK.
 
"Saya semenjak tinggal di rutan kulit saya gatal-gatal berikut muka, dan punggung. Semua ada putih-putih, sudah diobatin di Poli, bolak-balik," kata Mirawati saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2020.
 
Mirawati mengatakan dokter yang memeriksa sempat menyampaikan kulitnya sensitif, dan tidak bisa di atas suhu 22 derajat celcius. Ia diwajibkan melakukan terapi.
 
Mirawati mengaku direkomendasikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta untuk pengobatan tersebut. Dia membantah permintaan untuk clinical facial brightening secara pribadi.
 
Sementara itu, JPU KPK Takdir Suhan menyebutkan perbedaan penanganan medis yang berujung perawatan facial tersebut. Izin medis awalnya hanya untuk pengobatan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian pemeriksaan kesehatan pap smear ke dokter spesialis kandungan.
 
"Dan di sini (penetapan medis) dengan tegas tidak disampaikan bahwa ada tindakan clinical facial brightening atau facial," ujar Takdir.
 
Dalam kasus ini, Mirawati didakwa menerima suap bersama mantan anggota DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, dan pihak swasta bernama Elviyanto. Nyoman diduga menerima Rp2 miliar sedangkan Mirawati dan Elviyanto sebesar Rp1,5 miliar.
 
Uang tersebut berasal dari Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung, serta dua orang swasta lainnya, Dody Wahyudi dan Zulfikar. Suap diberikan agar Dhamantra membantu pengurusan Surat Persetujuan Impor bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Afung.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif