Cagub Sulteng Bantah Terima Fee untuk Kampanye

Faisal Abdalla 04 Juli 2018 15:12 WIB
OTT Wali Kota Kendari
Cagub Sulteng Bantah Terima <i>Fee</i> untuk Kampanye
Mantan Wali Kota Kendari, Asrun - ANT/Hafidz Mubarak A.
Jakarta: Mantan Wali Kota Kendari, Asrun, membantah menerima fee proyek untuk kepentingan maju dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018. Dia mengaku tak pernah menerima fee selama menjabat sebagai kepala daerah. 

Hal itu disampaikan Asrun saat bersaksi untuk tersangka suap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah. Asrun juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. 

"Saya tahu Hasmun kontraktor. Dia mengerjakan proyek gedung DPRD dan Tambat Labuh," kata Asrun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018. 


Meski mengenal Hasmun, Asrun mengaku pernah sekali bertemu Hasmun. Pertemuan terjadi saat dirinya melakukan inspeksi terhadap proyek gedung DPRD yang akan ia resmikan. 

Dia juga membantah sengaja memenangkan perusahaan Hasmun untuk mendapatkan fee proyek. Menurutnya, perusahaan Hasmun mendapatkan proyek itu melalui tender. 

"Saya tidak pernah berurusan dengan fee dalam karier saya selama jadi penyelenggara negara. Tidak pernah, itu komitmen pribadi saya dalam hidup," tandas dia. 

(Baca juga: Suap di Kendari Gunakan Kode 'Koli Kalender')

Hasmun Hamzah sebelumnya didakwa menyuap Wali Kota Kendari, Asrun, dan anaknya, Adriatama Dwi Putra. Suap itu diberikan agar perusahannya memenangkan sejumlah proyek pekerjaan multiyears pembangunan gedung DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2014-2017, pembangunan tambat labuh zona III TWT, serta Ujung Kendari Beach tahun anggaran 2014-2017. 

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang suap yang diberikan oleh Hasmun berjumlah Rp6.798.300.000. Uang itu diduga digunakan untuk modal Asrun maju dalam Pilgub Sultra 2018.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id