Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Amnesty Buat Surat Terbuka Investigasi Penyiksaan di Kampung Bali

Nasional Demo Massa Penolak Pemilu
Ilham Pratama Putra • 25 Juni 2019 15:37
Jakarta: Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty Internasional Indonesia membuat surat terbuka pada Presiden Joko Widodo agar melakukan investigasi tindak penyiksaan dan perlakuan buruk polisi saat aksi 21-22 Mei. Salah satu yang disorot Amnesty ialah penyiksaan seorang pria oleh oknum di Kampung Bali, Jakarta Pusat.
 
"Kita minta ada investigasi independen efektif di Kampung Bali. Mungkin juga insiden yang lain di tempat lain di 21, 22 dan 23 (Mei 2019)," kata Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat, di Kantor Amnesty Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Papang mengatakan pengusutan harus segara dilakukan. Pasalnya, Indonesia sendiri termasuk negara yang menjunjung nilai HAM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena negara kita sudah deklarasi sebagai negara yang pro HAM, walaupun terjadi pelanggaran hak asasi terhadap tersangka krimnal sekalipun," imbuh dia.
 
Pemerintah juga diminta untuk merevisi larangan pemidanaan pada praktik penyiksaan. Papang menyebut, jika pemerintah tidak sanggup, dia ingin pemerintah merancang undang-undang baru.
 
(Baca juga:Amnesty Tagih Pengusutan Kasus Penyiksaan di Kampung Bali)
 
"Buat semacam rancangan undang-undang baru mengatur kewajiban Indonesia di bawah konvensi anti penyiksaan. Selain itu Polisi juga punya aturan internal yang relatif cukup baik melawan penyiksaan," ujar Papang.
 
Saat ini pihaknya menunggu Polisi mengungkap pihak-pihak yang melakukan penyiksaan tersebut. Amnesty menganggap penyiksaan itu membuktikan kegagalan Indonesia untuk membendung praktik penyiksaan.
 
"Pertama adalah penyiksaan bukan bagian dari tindak pidana dalam sistem kita. Kedua, mekanisme sistem investigasi dugaan penyiksaan itu harus dilakukan independen. Bukan dari institusi yang melakukan. Itu pekerjaan rumah buat pemerintah saat ini," pungkas Papang.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif