MK. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
MK. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia

MK Minta Risalah Sidang UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
M Sholahadhin Azhar • 19 November 2019 14:43
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta DPR memberikan risalah sidang pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). DPR diharap fokus pada materi ketimbang kedudukan hukum pemohon dalam persidangan.
 
"Boleh dibahas tapi jangan terlalu banyak. Karena yang kami pentingkan adalah terkait risalah perdebatan pro kontra ketika pasal yang diuji pemohon itu dibahas di DPR," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2019.
 
Guru besar hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, itu meminta DPR menyiapkan risalah sidang dengan baik. MK, kata dia, ingin melihat rekaman kegiatan ketika DPR dan pemerintah merumuskan revisi UU KPK hingga ketok palu regulasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini penting supaya DPR juga mulai memperbaiki risalah persidangan itu. Sehingga tak ada yang tak tercatat lagi, karena ini jadi perhatian," kata Saldi.
 
Saldi juga mengkritik penjelasan DPR terkait uji formal yang digugat. Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan sebagai kuasa hukum DPR diminta menunjukkan bukti-bukti, seperti tanda tangan anggota saat rapat paripurna dan siapa saja yang hadir.
 
"Dan sebetulnya, ini revisi usulan dari siapa. Apa usul pemerintah atau DPR," ujar Saldi.
 
Dia mengaku kebingungan karena dari pernyataan yang didapat MK, baik pemerintah dan DPR dianggap saling tuding soal inisiasi revisi UU KPK. Untuk itu, Saldi meminta ada daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait hal ini.
 
Penyerahan DIM diperlukan supaya MK mengetahui jawaban pihak yang memberikan DIM. MK juga meminta rekaman visual dari tiap sidang pembahasan UU KPK di DPR supaya mengetahui pihak-pihak yang hadir di persidangan.
 
"Kami ingin melihat karena kami ingin mencari formulasi, bagaimana sih menentukan ada prosedural yang terlanggar sehingga dikatakan ini formalnya tak dipenuhi," kata Saldi.
 
Soal substansi, DPR diminta memberikan naskah akademik terkait klaim ada pengawasan pada lembaga seperti KPK di negara lain. "Kami ingin belajar juga bahwa ada lo yang seperti ini."
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif